Amien Rais Minta Wapres Ingatkan Jokowi soal Perpres Investasi Miras

Tim detikcom - detikNews
Senin, 01 Mar 2021 14:59 WIB

Sejumlah Parpol Dukung Jokowi

Perpres Investasi Miras ini memang menuai kontroversi. Tapi ada beberapa partai politik yang mendukung. Salah satunya, NasDem yakin perpres itu akan sesuai dengan kearifan lokal.

"Saya yakin pemerintah sudah melakukan kajian yang komprehensif dan selektif sebelum memutuskan hal tersebut. Selama ini memang banyak daerah di Indonesia yang memiliki kearifan lokal berupa minuman khas yang beralkohol, seperti sopi, tuak, arak, ciu, dan lain sebagainya," kata Ketua DPP NasDem Martin Manurung kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021).

NasDem juga berharap kehadiran perpres itu dapat menambah devisa dan penghasilan warga setempat. Sebab, menurutnya, kehadiran investasi minuman beralkohol dapat memperbesar potensi pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja.

"Bayangkan, berdasarkan data UN Comtrade, nilai impor kita untuk minuman beralkohol jenis wine dan wiski saja di tahun 2018 mencapai kisaran US$ 28 juta. Kalau ada investasi di dalam negeri, tentu akan mengurangi impor, menambah pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja," ujarnya.

Begitu juga PKB, yang menilai aturan dalam perpres itu sudah sesuai dengan kearifan lokal.

"Perpres ini sudah sesuai dengan kearifan lokal dan dukungan investasi pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah," kata Ketua DPP PKB Faisol Riza kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021).

"Kan nggak seluruh wilayah Indonesia. Makanya dipilih Bali, NTT, Sulut, dan Papua karena memang secara sosial-politik memungkinkan," imbuhnya.

Selanjutnya, Partai Golkar juga mempermasalahkan perpres yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait investasi miras di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua. Golkar menyatakan yang penting sesuai aturan dan memberi dampak positif bagi masyarakat.

"Ya nggak masalah, selama masih sesuai dalam aturan koridor yang berlaku, asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kan meningkatkan devisa negara," kata Ketua DPP Golkar Dave Laksono kepada wartawan, Sabtu (27/2).

Meski tidak mempermasalahkannya, Dave mengatakan pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut terkait aturan hingga dampak sosial dari diizinkannya investasi miras. Terutama, kata dia, perlu diperhitungkan apakah keputusan itu berdampak besar bagi ekonomi lokal dan nasional.

"Ya tentunya perlu pengkajian-pengkajian terhadap aturan-aturan dan dampak sosial. Akan tetapi yang utama dilihat apakah besaran investasi tersebut memiliki dampak yang berarti pada ekonomi lokal dan nasional," ucapnya.


(eva/fjp)