Round-Up

Perpres Jokowi soal Investasi Miras Tuai Kontroversi

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 28 Feb 2021 06:53 WIB
Lowongan Pencicip Wine dengan Bayaran Rp 3,8 Juta
Foto ilustrasi. (Metro)

Partai Demokrat

Partai Demokrat meminta Perpres yang mengatur soal investasi usaha miras di Bali, NTT, Sulut hingga Papua ditinjau ulang. Soalnya, miras membawa lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

"Saya tentu tidak setuju jika mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Sebaiknya perpres ditinjau ulang," kata Ketua BPOKK PD Herman Khaeron kepada wartawan, Sabtu (27/2).

Senada dengan Herman Khaeron, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan juga tidak setuju dengan Perpres itu. Lebih baik pemerintah fokus saja mengurusi COVID-19.

Wakil Ketua MPR Syarif Hasan memberikan keterangan pers di hadapan awak media. Ia angkat bicara terkait persoalan di perairan Natuna.Wakil Ketua MPR Syarif Hasan (Lamhot Aritonang/detikcom)

"Pemerintah harusnya fokus menanggulangi Pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi nasional, bukan mengambil kebijakan yang kontraproduktif dan akan berdampak negatif terhadap rakyat," kata Syarif berbicara selaku pimpinan MPR, dalam kesempatan terpisah kepada wartawan.

Pemprov Sulut

Pemperintah Provinsi Sulawesi Utara sudah menyambut baik Perpres tersebut. Sulut punya minuman tradisional beralkohol, yakni Cap Tikus. Kini Pemprov tinggal menunggu aturan teknisnya.

"Saya pikir dengan ada ini bagus. Kalau bisa kita ekspor. Tapi harus lulus BPOM, kualitasnya bagus, supaya layak untuk dikonsumsi. Tentu ada mekanisme untuk lolos dari pengawasan BPOM dan Dinas Perdagangan," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulut, Franky Manumpil ketika dimintai konfirmasi detikcom, di Manado, Sabtu (27/2).

Halaman

(dnu/lir)