Round-Up

Perpres Jokowi soal Investasi Miras Tuai Kontroversi

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 28 Feb 2021 06:53 WIB
Lowongan Pencicip Wine dengan Bayaran Rp 3,8 Juta
Foto ilustrasi. (Metro)

Kontroversi

Kontroversi menyeruak di kalangan parpol. Ada parpol yang menolak, ada yang mendukung.

PKS

PKS menyesalkan 'Perpres beralkohol' itu. PKS menilai Perpres itu bertentangan dengan keinginan Jokowi untuk membangun sumber daya manusia (SDM). Minuman keras berdampak buruk pada manusia yang hendak dibangun kualitasnya.

"PKS menolak dan menyesalkan Perpres yang memuat ini. Dan mengajak semua pihak ikut membatalkan peraturan ini. Aksi mengujinya dapat dilakukan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Sabtu (27/2).

Mardani Ali SeraMardani Ali Sera Foto: Dok. Istimewa

PKB

Beda dengan PKS, PKB menilai Perpres ini sudah betul. Soalnya, daerah-daerah yang dibolehkan mengembangkan industri miras adalah daerah-daerah yang memang memiliki kearifan lokal dalam hal miras, yakni Bali, NTT, Sulut, hingga Papua, bukan di Jawa.

"Perpres ini sudah sesuai dengan kearifan lokal dan dukungan investasi pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah," kata Ketua DPP PKB Faisol Riza kepada wartawan, Sabtu (27/2).

Partai NasDem

Partai NasDem langsung setuju dengan Perpres ini. Soalnya, usaha miras bisa menyerap tenaga kerja. Tak perlu lagi banyak-banyak impor minuman beralkohol seperti selama ini, karena nanti minuman tersebut bisa diproduksi oleh anak bangsa.

"Kalau ada investasi di dalam negeri, tentu akan mengurangi impor, menambah pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja," kata Ketua DPP NasDem, Martin Manurung, kepada wartawan, Sabtu (27/2).

Partai Golkar

Partai Golkar mendukung 'Perpres miras' itu. Soalnya, aturan soal usaha miras bisa meningkatkan devisa negara.

"Ya nggak masalah, selama masih sesuai dalam aturan koridor yang berlaku, asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kan meningkatkan devisa negara," kata Ketua DPP Golkar Dave Laksono kepada wartawan, Sabtu (27/2).

Dave LaksonoDave Laksono Foto: Ari Saputra

PPP

Partai berlambang Kakbah ini tegas menyatakan ketidaksetujuannya. PPP meminta Pepres Nomor 10 Tahun 2021 ini dicabut.

"Fraksi PPP meminta perpres tersebut dicabut demi masa depan anak bangsa, demi menjaga moral," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Sabtu (27/2).

Selanjutnya, Partai Demokrat hingga Pemprov Sulut:

Selanjutnya
Halaman
1 2 3