PDIP Sulsel soal OTT Nurdin: Dia Terapkan Protokol Ketat Hindari Gratifikasi

Muhammad Taufiqqurrahman - detikNews
Sabtu, 27 Feb 2021 23:32 WIB
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tiba di gedung KPK. Nurdin Abdullah sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Nurdin Abdullah (Foto: Grandyos Zafna)
Makassar - Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Ridwan Wittiri menyatakan pihaknya mengaku sangat terkejut terhadap penangkapan Gubernur Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PDIP hampir tak percaya dengan kondisi itu sebab menurutnya sosok Nurdin sebagai Muslim yang saleh.

"Dalam penilaian saya, Prof Nurdin Abdullah itu sosok yang baik, dekat dengan petani, dan sosok Muslim yang saleh," kata Andi Ridwan Wittiri, dalam keterangan resminya kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021).

Wittiri mengatakan PDIP tentu saja menghormati proses hukum yang berkeadilan. Namun, PDIP merasa ada yang perlu diluruskan terkait pemberitaan penangkapan oleh KPK terhadap Nurdin.

"Penangkapan itu bukanlah OTT dalam pengertian ada sebagai barang bukti atas kejadian tindak pidana korupsi. Hal itulah yang saya dengar langsung dari Prof. Nurdin. Dan saat itu tidak ada dana di rumah Prof. Nurdin, mengingat beliau saat itu juga sedang dalam keadaan tidur, lalu dibangunkan oleh aparat hukum," ujar Ridwan Wittiri.

"Dalam pengalaman saya, Prof. Nurdin ini menerapkan protokol ketat guna menghindari gratifikasi. Bahkan sebelum menerima tamu, seluruh tamu dilarang membawa apapun kecuali buku catatan. Semua tas yang dibawa wajib ditaruh di locker," tegasnya.

Wittiri mengatakan dirinya bersama masyarakat Sulsel meyakini bahwa Nurdin adalah orang jujur dan baik. Terlebih Nurdin termasuk salah satu penerima Bung Hatta Award.

Ridwan Wittiri juga menceritakan bagaimana sebelum dibawa aparat petugas hukum, Nurdin sempat menghubungi dirinya. "Dan menegaskan demi tanggung jawab pada Tuhan dan masyarakat, dunia dan akhirat, Prof Nurdin sama sekali tidak tahu-menahu atas kejadian yang menimpanya," tegas Wittiri.

Meskipun demikian, dia menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku di KPK.

"Saya hanya bisa berharap agar hukum benar-benar ditegakkan dengan sepenuhnya mengabdi pada keadilan, dan juga menjauhkan diri dari pertarungan politik tidak sehat. Kami dukung sepenuhnya misi KPK dalam pemberantasan korupsi," pungkas Riwan Wittiri.

Selanjutnya
Halaman
1 2