Ini 5 Rekomendasi Pansus DPRD Sumbar soal Dugaan Penyelewengan Dana COVID

Jeka Kampai - detikNews
Sabtu, 27 Feb 2021 17:02 WIB
Uang Gaji
Ilustrasi. (Foto: iStock)
Padang -

DPRD Sumatera Barat sudah mengeluarkan sejumlah keputusan dan rekomendasi kepada BPK RI agar menelusuri aliran dana penanganan COVID-19 di daerah itu. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung hingga menjelang dini hari tadi.

Keputusan DPRD itu mendukung hasil temuan Pansus COVID-19, yang sudah menyelesaikan tugasnya dalam sepekan terakhir. Menurut Mesra, Ketua Pansus, ada lima rekomendasi yang dikeluarkan.

"Kami di Pansus sudah bekerja selama sepekan terakhir dan sudah sampai pada kesimpulan dan mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi diberikan kepada DPRD untuk diteruskan menjadi keputusan secara kelembagaan," kata Mesra kepada wartawan.

Mesra mengatakan, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BKP RI menemukan kerugian daerah sebanyak Rp 4,9 miliar, karena ada markup harga pengadaan hand sanitizer. Pansus kemudian menelusuri LHP tersebut dan masih menemukan adanya Rp 49 miliar anggaran yang tidak bisa diindentifikasi.

Pansus mendesak BPK RI melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap berbagai paket pekerjaan yang belum sempat diperiksa dalam dugaan penyelewengan dana COVID di daerah itu.

"Pansus menduga tidak tertutup kemungkinan hal yang sama juga terjadi pada paket pekerjaan lainnya di BPBD. Oleh sebab itu, Pansus merekomendasikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat supaya meminta BPK melanjutkan pemeriksaan terhadap paket pekerjaan yang belum sempat diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat," kata dia.

Isi rekomendasi di halaman selanjutnya...

Selanjutnya
Halaman
1 2