Ini 5 Rekomendasi Pansus DPRD Sumbar soal Dugaan Penyelewengan Dana COVID

Jeka Kampai - detikNews
Sabtu, 27 Feb 2021 17:02 WIB
Uang Gaji
Ilustrasi. (Foto: iStock)

Berikut ini, lima rekomendasi Pansus COVID-19 DPRD Sumatera Barat:

1. Dalam rangka pengadaan hand sanitizer ukuran 100 ml da 500 ml menurut LHP BPK RI terjadi pemahalan harga yang mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp. 4.847.000.000,- dan kekurangan volume pengadaan logistik kebencanaan (masker, thermo gun, dan hand sanitizer) senilai Rp. 63.080.000,-. Kerugian daerah tersebut terjadi pada sebagian paket pekerjaan saja, sedangkan masih banyak paket lainnya yang belum dibuktikan oleh BPK RI apakah terjadi kejadian yang sama berupa pemahaian harga atau kekurangan volume pekerjaan. Pansus menduga tidak tertutup kemungkinan hal yang sama juga terjadi pada paket pekerjaan lainnya di BPBD. Oleh sebab itu Pansus merekomendasikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat supaya meminta kepada BPK RI untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap paket pekerjaan yang belum sempat diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.

2. Transaksi pembayaran kepada penyedia barang/jasa menurut BPK Ri tidak sesuai ketentuan. Bendahara dan Kalaksa BPBD melakukan pembayaran tunai kepada Penyedia sehingga melanggar instruksi Gubernur No. 02/INST-2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash). Akibat transaksi tunai yang dilakukan tersebut terindikasi potensi pembayaran sebesar Rp. 49.280.400.000,- tidak bisa diindentifikasi penyedianya. Oleh sebab itu Pansus merekomendasikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat supaya meminta kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap aliran dana sebesar Rp. 49.280.400.000,- tersebut.

3. Berkaitan dengan rekomendasi BPK RI untuk memberikan sanksi kepada Kalaksa BPBD dan pejabat/staf lainnya yang terindikasi telah melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa dan melakukan pembayaran tunai. Namun sampai saat ini Gubernur belum menindaklanjuti rekomendasi dimaksud padahal waktu yang diberikan sesuai dengan action plan yang dibuat oleh Gubernur adalah selama 60 hari. Oleh karena itu Pansus merekomendasikan kepada DPRD agar menyurati Gubernur supaya segera memproses pemberian sanksi tersebut dan segera melaporkannya kepada DPRD disamping kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. Perlu kami tegaskan bahwa sanksi yang diberikan mestilah sebanding dengan perbuatan dan pelanggaran yang dilakukannya, penilaian Pansus sangat serius dan berat karena telah mengakibatkan banyak kerugian daerah meskipun telah dikembalikan.

4. Berdasarkan penelusuran Pansus terhadap LHP BPK RI atas Kepatuhan Penanganan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan pihak-pihak terkait yang dilakukan pembahasan bersama pansus terindikasi ditemukan KKN maka Pansus merekomendasikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyurati BPK Ri dibawa ke Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

5. Berdasarkan LH P BPK RI Atas Kepatuhan Penanganan COVID-19 ditemui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak mutakhir dan tidak dilakukan monitoring oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya DTKS yang menjadi basis data dan sumber utama penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak valid dan terjadi duplikasi penerima manfaat antara penerima bantuan dari APBD Provinsi dan penerima bantuan dari APBD Kabupaten/kota. Oleh sebab itu agar kejadian yang sama tidak terulang lagi, maka Pansus merekomendasikan kepada DPRD agar menyurati Gubernur untuk menunjuk dan menetapkan pejabat terkait untuk bertanggung jawab melakukan update dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan diteruskan kepada Pemerintah Pusat.**


(dkp/dkp)