Rapat Paripurna DPRD Sumbar Rekomendasikan Pemeriksaan Dana COVID-19

Sulthan Jeka Kampai - detikNews
Sabtu, 27 Feb 2021 16:11 WIB
Kota Bukittinggi sedang bersiap menerapkan fase new normal. Oleh karena itu, perawatan dan pemeliharaan Jam Gadang langsung dilakukan.
Foto ilustrasi (Jeka Kampai/detikcom)

Dalam keputusan bernomor 6/SB/2021 tertanggal 26 Feb 2021, DPRD juga merekomendasikan BPK untuk melakukan audit investigasi, meminta Gubernur menindak Kepala Badan Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar dan pejabat atau staf lainnya yang terindikasi telah melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Karut-marut pengelolaan keuangan dana penanganan COVID-19 di Sumatera Barat mencuat setelah BPK mengirim LHP (laporan hasil pemeriksaan) 28 Desember 2020. Ada dua LHP dari BPK. Pertama adalah LHP Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19. Kedua adalah LHP atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan tahun 2020 pada Pemprov Sumbar dan instansi terkait lainnya.

Dalam LHP Kepatuhan, BPK menyimpulkan beberapa hal, di antaranya ada indikasi pemahalan harga pengadaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dan transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi terjadi penyalahgunaan.

Dalam laporannya secara keseluruhan, BPK mencatat ada temuan Rp 150 miliar dari total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID yang mencapai Rp 490 miliar. Dari jumlah tersebut, salah satunya Pansus mencurigai angka Rp 49 miliar untuk pengadaan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer.

DPRD kemudian membentuk Pansus yang langsung bekerja menelusuri LHP tersebut sejak 17 Februari 2021. Bekerja dalam sepekan, Pansus kemudian mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang kemudian diakomodasi oleh DPRD secara kelembagaan.

"Kita berharap, Gubernur segera bisa menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh DPRD dan rekomendasi dari BPK, dalam waktu 60 hari sejak LHP BPK diterima," kata Supardi.

Halaman

(dnu/dnu)