PAN Kaget Gubernur Sulsel Kena OTT KPK: Hormati Proses Hukum

Noval Dhwinuari Antony, Rahel Narda Chaterine - detikNews
Sabtu, 27 Feb 2021 10:33 WIB
Sekjen PAN Eddy Soeparno (Dok. Fraksi PAN)
Sekjen PAN Eddy Soeparno (dok. Fraksi PAN)
Jakarta -

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abudullah terjerat OTT KPK semalam. PAN sebagai salah satu partai pengusung Nurdin Abdullah mengaku kaget mendengar kabar tersebut.

"Tentu kami kaget dan kami prihatin mendengarnya. Kami sebagai partai yang mengusung Pak Gubernur ingin melihat proses ini berjalan dengan mengedepankan asas hukum," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada wartawan, Jumat (27/2/2021).

Eddy mengatakan PAN tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah atas OTT KPK terhadap Nurdin Abdullah. PAN menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK.

"Tentu kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Meskipun kita pahami bahwa dari pengalaman-pengalaman yang lalu, KPK tidak melakukan OTT tanpa adanya alat bukti yang cukup. Namun tentu kita mengedepankan proses hukum," ujarnya.

"Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan," imbuhnya.

Eddy percaya KPK akan memproses OTT tersebut secara objektif dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ia menjunjung tinggi proses hukum yang ada.

"Dan kita junjung tinggi proses hukum dan kita percaya bahwa aparat penegak hukum kita akan bertindak sesuai dengan standarnya sesuai dengan standard operating procedure dan mereka akan mengedepankan objektivitas dalam penanganan kasus ini," ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terjaring OTT KPK tengah malam tadi. Nurdin diamankan bersama lima orang lain.

"Betul, hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, tengah malam, KPK melakukan giat melakukan tangkap tangan pelaku korupsi di wilayah Sulsel. Kami masih bekerja, belum dapat memberikan penjelasan detail siapa saja dan dalam kasus apa," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, Sabtu (27/2).

OTT KPK terhadap Nurdin digelar pada Jumat (26/2) pukul 23.40 WIB. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Nurdin diamankan bersama seorang pengusaha dan empat bawahannya.

OTT itu terkait dugaan korupsi pada proyek infrastruktur jalan. "Infrastruktur jalan," kata Jubir KPK Ali Fikri, Sabtu (27/2).

Hal senada diungkapkan DPD PAN Sulawesi Selatan (Sulsel) yang meminta semua pihak mengedepankan asa hukum praduga tak bersalah terkait Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. PAN selaku Parpol pengusung Nurdin saat Pilgub masih menunggu hasil pemeriksaan KPK.

"Kita belum paham apa maslahnya karena KPK juga belum mengumumkan, tapi kita harus mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Jadi kita tunggu apa hasil pemeriksaan KPK," ujar Wakil Ketua DPW PAN Sulsel Irfan AB kepada detikcom, Sabtu (27/2).

PAN berharap apa yang disangkakan publik kepada Nurdin usai adanya OTT KPK tidak benar adanya. PAN yakin proses hukum akan berjalan adil.

"Kami kan selama ini percaya dengan Pak Gub, dengan integritas beliau, apalagi pernah mendapat penghargaan (anti korupsi) dari Hatta Awards," kata Irfan.

Irfan juga menyebut Nurdin sering melibatkan KPK dalam proses pembangunan di Sulsel.

"Melibatkan KPK melalui Korsupgah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di Sulsel. Kami terus terang kaget dengan apa yang diberitakan hari ini," tuturnya.

KPK memeriksa Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Selain Nurdin, lima orang lainnya, yakni pejabat Pemprov Sulsel dan pengusaha, juga diamankan lembaga antirasuah itu.

"Pihak-pihak yang diamankan telah sampai Jakarta dan sekitar jam 09.45 WIB tiba di gedung Merah Putih KPK. Ada enam orang terdiri atas kepala daerah, pejabat di lingkungan Pemprov Sulsel, dan pihak swasta," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (27/2).

Ali mengatakan Nurdin Abdullah dan kelima orang lainnya kini sedang menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Pemeriksaan itu akan berlangsung dalam waktu 1x24 jam.

"Tim KPK akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak dimaksud dan dalam waktu 1x24 jam KPK akan segera menentukan sikap," ucap Ali.

(hel/idh)