Round-up

Babak Baru Dugaan Penyimpangan Dana COVID Rp 150 M di Sumbar

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 27 Feb 2021 08:53 WIB
Sejumlah bantuan sosial (bansos) bakal cair lagi di tahun 2021 ini. Salah satunya bansos tunai sebesar Rp 300 ribu per bulan.
Ilustrasi uang (Grandyos Zafna/detikcom)

Tindak Tegas Kepala BPBD Sumbar

Pansus COVID-19 meminta Gubernur Sumbar menindak Kepala Badan Pelaksana BPBD Sumatera Barat.

"Kami di Pansus sudah bekerja selama sepekan terakhir dan sudah sampai pada kesimpulan dan mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi diberikan kepada DPRD untuk diteruskan menjadi keputusan secara kelembagaan," kata Mesra.

Menurut Mesra, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BKP RI menemukan kerugian daerah sebanyak Rp 4,9 miliar, karena ada markup harga pengadaan hand sanitizer. Pansus kemudian menelusuri LHP tersebut dan masih menemukan adanya Rp 49 miliar anggaran yang tidak bisa diidentifikasi.

Karena itu, BPK kemudian merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk memberi sanksi kepada Kalaksa BPBD dan pejabat atau staf lainnya yang terindikasi telah melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Namun, sampai saat ini, Gubernur belum menindaklanjuti rekomendasi dimaksud, padahal waktu yang diberikan sesuai dengan action plan yang dibuat oleh Gubernur adalah selama 60 hari," kata Mesra.

"Oleh karena itu, Pansus merekomendasikan kepada DPRD agar menyurati Gubernur supaya segera memproses pemberian sanksi tersebut dan segera melaporkannya kepada DPRD, di samping kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Barat," katanya.

Halaman

(dwia/dwia)