DPRD Sumbar Minta BPK RI Periksa Aliran Dana Rp 49,2 Miliar Penanganan COVID-19

Jeka Kampai - detikNews
Jumat, 26 Feb 2021 23:45 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta - DPRD Sumatera Barat meminta BPK RI melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap aliran dana sebesar Rp.49,2 miliar dalam penanganan COVID-19 di daerah itu. BPK sendiri sebelumnya sudah menemukan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 4,9 miliar dan memerintahkan untuk dikembalikan ke kas daerah.

"Kita meminta BPK RI untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap aliran dana," kata Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi dalam Rapat Paripurna di Gedung Dewan, Jumat (26/2/2021) malam.

Supardi membacakan keputusan DPRD, setelah mendengarkan laporan Pansus yang dibentuk setelah BPK menemukan indikasi terjadinya penyelewengan dan pemahalan harga hand sanitizer. Secara umum, DPRD menyetujui seluruh rekomendasi Pansus.

Dalam keputusan bernomor 6/SB/2021 tertanggal 26 Feb 2021, DPRD juga merekomendasikan BPK untuk melakukan audit investigasi, meminta gubernur menindak Kepala Badan Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar dan pejabat atau staf lainnya yang terindikasi telah melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Dalam LHP BPK, terdapat beberapa temuan yang sangat krusial dalam penanganan pandemi COVID-19. Terdapat dua temuan yang sangat penting, yaitu adanya kemahalan harga pembelian hand sanitizer sebesar Rp 4,7 miliar lebih, dan pembayaran pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 49 miliar lebih yang tidak sesuai dengan ketentuan," katanya.

Transaksi pembayaran sebesar Rp 49,2 miliar itu memang menjadi salah satu temuan BPK RI. Bendahara dan Kalaksa BPBD melakukan pembayaran tunai kepada Penyedia sehingga melanggar instruksi Gubernur No. 02/INST-2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash).

Rapat paripurna pengambilan keputusan dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi, yang datang bersama Wakil Gubernur, Audy Joinaldy.

"Kita berharap Gubernur segera bisa menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh DPRD dan rekomendasi dari BPK, dalam waktu 60 hari sejak LHP BPK diterima," kata Supardi. LHP sendiri dikirimkan BPK RI pada 28 Desember 2020.

DPRD kemudian membentuk Pansus sejak 17 Februari 2021, sebagai tindak lanjut dari LHP BPK RI yang disampaikan ke DPRD Sumbar pada 29 Desember silam. Ada dua LHP dari BPK. Pertama adalah LHP Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19. Kedua adalah LHP atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan tahun 2020 pada pemprov Sumbar dan instansi terkait lainnya.

Dalam LHP Kepatuhan, BPK menyimpulkan beberapa hal. Diantaranya, ada indikasi pemahalan harga pengadaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dan transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi terjadi penyalahgunaan.

Dalam laporannya secara keseluruhan BPK mencatat ada temuan Rp 150 miliar dari total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID yang mencapai Rp 490 miliar. Dari jumlah tersebut, salah satunya Pansus mencurigai angka Rp 49 miliar untuk pengadaan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. (dwia/dwia)