Round-Up

Kritikan Mahasiswa Unilak ke Kampus Berujung DO dan Dipolisikan

Raja Adil Siregar - detikNews
Jumat, 26 Feb 2021 22:31 WIB
Aksi yang digelar mahasiswa di gedunh rektorat beberapa waktu lalu
Mahasiswa Unilak saat berdemo (Foto: Dok. Istimewa)

Duduk Perkara 3 Mahasiswa Di-DO

Tiga mahasiswa bernama George Tirta, Cep Permana, dan Cornelius diberhentikan (di-DO) dari Unilak. Pemberhentian itu termaktub dalam surat nomor 028/Unilak/Km/2021, 029/Unilak/Km/2021 dan surat keputusan 030/Unilak/Km/2021.

Salah satu mahasiswa, George, mengatakan pemberhentian itu setelah ada gelombang aksi berturut-turut sejak 2020. Dia bersama mahasiswa meminta penjelasan rektor terkait skripsi yang dijual, penebangan pohon, dan Rektor Unilak Junidi yang dinilai mengintervensi organisasi mahasiswa.

"Kami memang menggelar aksi, tetapi itu semua terkait tak adanya transparansi di kampus. Terkait skripsi, soal penebangan pohon, dan intervensi organisasi," kata George kepada detikcom, Rabu (24/2).

George bersama dua rekannya mengaku kaget menerima surat pemberhentian dari rektor yang ditandatangani 18 Februari lalu itu tidak ada dasar atau alasan pasti. Dia menduga dirinya di-DO karena mereka kerap mengkritik kebijakan Rektor. Bahkan kritik itu dilakukan sejak dirinya aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lancang Kuning.

"Kami tidak ada masalah diberhentikan kalau jelas. Tetapi mungkin Rektor berpikir kita mengkritik terus, jadi dikeluarkanlah dari kampus," mahasiswa Fakultas Hukum semester VIII yang sedang menunggu jadwal sidang skripsi tersebut.

Kabag Media Universitas Lancang Kuning, Revnu O'Hara, mengatakan pemberhentian ketiga mahasiswa karena telah ada pelanggaran kode etik. Dia mengatakan proses pemberhentian itu sudah sesuai prosedur di internal Unilak yang dimulai dari proses di Badan Hukum dan Etika Unilak yang menangani tentang dugaan pelanggaran kedisiplinan mahasiswa.

Dia membantah kabar SK pemberhentian mahasiswanya terkait penyampaian aspirasi. O'Hara menyebut tak pernah melarang mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Dia menegaskan pihak kampus tidak antikritik.

O'Hara mengatakan aksi protes dan unjuk rasa jika diiringi dengan ujaran kebencian dan merendahkan martabat seseorang dinilai pelanggaran kedisiplinan, termasuk melanggar norma-norma di lingkup internal Unilak. Salah satunya menggeruduk ruang kerja Wakil Rektor III hingga menyebabkan kursi kerja terbalik.

"Lebih dari satu kali menggeruduk ruang kerja Rektor Unilak dan di dalam ruang rapat Rektor sebagian mahasiswa merokok. Melakukan penyegelan ruang kerja Rektor, memasang spanduk, dan menduduki gedung rektorat lantai 3 selama satu hari hingga mengganggu aktivitas di lingkungan kampus," katanya.

Dalam rangkaian aksi, ketiganya disebut menendang ruang kerja Rektor yang dalam keadaan terkunci hingga pintu rusak. Aksi itu bahkan terekam CCTV kampus.

"Bahkan patut diduga melakukan tuduhan kepada Rektor yang menyatakan orang suruhan Rektor melakukan pemukulan kepada salah satu mahasiswa. Padahal itu tidak benar," katanya.

Halaman

(ras/jbr)