Rekomendasi Pansus COVID-19: Tindak Tegas Kepala BPBD Sumbar

Jeka Kampai - detikNews
Jumat, 26 Feb 2021 21:09 WIB
Ketua Pansus COVID-19 DPRD Sumbar, Mesra.
Ketua Pansus COVID-19 DPRD Sumbar, Mesra. (Jeka Kampai/detikcom)
Jakarta -

Pansus COVID-19 bentukan DPRD Provinsi Sumatera Barat meminta Gubernur Sumbar menindak Kepala Badan Pelaksana BPBD Sumatera Barat. Hal ini karena terindikasi melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian daerah miliaran rupiah.

"Kami di Pansus sudah bekerja selama sepekan terakhir dan sudah sampai pada kesimpulan dan mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi diberikan kepada DPRD untuk diteruskan menjadi keputusan secara kelembagaan," kata Ketua Pansus COVID-19 Mesra kepada wartawan, Jumat (26/2/2021).

Menurut Mesra, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BKP-RI menemukan kerugian daerah sebanyak Rp 4,9 miliar, karena ada mark-up harga pengadaan hand sanitizer. Pansus kemudian menelusuri LHP tersebut dan masih menemukan adanya Rp 49 miliar anggaran yang tidak bisa diidentifikasi.

Karena itu, BPK kemudian merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk memberi sanksi kepada Kalaksa BPBD dan pejabat atau staf lainnya yang terindikasi telah melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Namun sampai saat ini Gubernur belum menindaklanjuti rekomendasi dimaksud, padahal waktu yang diberikan sesuai dengan action plan yang dibuat oleh Gubernur adalah selama 60 hari," kata Mesra.

"Oleh karena itu, Pansus merekomendasikan kepada DPRD agar menyurati Gubernur supaya segera memproses pemberian sanksi tersebut dan segera melaporkannya kepada DPRD, di samping kepada BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat," katanya.

Politisi asal Kota Padang Panjang itu menyatakan sanksi yang diberikan haruslah sebanding dengan perbuatan dan pelanggaran yang dilakukan para pejabat tersebut.

"Perlu kami tegaskan bahwa sanksi yang diberikan mestilah sebanding dengan perbuatan dan pelanggaran yang dilakukannya, penilaian Pansus sangat serius dan berat karena telah mengakibatkan banyak kerugian daerah meskipun telah dikembalikan," katanya lagi.

Rekomendasi soal pemberian sanksi mendapat dukungan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Fraksi Partai Gerindra, tempat Mesra bernaung meminta sanksi tak hanya kepada aparatur pemerintah yang mengelola anggaran, tapi juga kepada rekanan.

"Sesuai LHP yang telah diserahkan, BPK menemukan adanya kerugian daerah lebih dari Rp. 4,9 Miliar akibat terjadinya pemahalan harga. Semua bentuk penyelewengan itu sangat melukai dan mencederai hati masyarakat di tengah pandemi saat ini. Fraksi Partai Gerindra mendorong perlunya diberikan sanksi tegas, baik kepada pihak aparatur pemerintah yang mengelola maupun kepada rekanan yang terlibat," tulis Fraksi Gerindra dalam pendapat akhir fraksi yang ditandatangani Hidayat dan Nurkhalis Dt.Bijo Dirajo, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Fraksi.

Gerindra juga meminta BPK melakukan audit investigasi, agar semua persoalan penanganan COVID-19 di Sumatera Barat menjadi jelas dan terang benderang.

(dwia/dwia)