Round-up

Sindiran Keras Saat Tahanan KPK Divaksin Duluan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 26 Feb 2021 21:01 WIB
A dose of the Phase 3 Novavax coronavirus vaccine is seen ready for use in the trial at St. Georges University hospital in London Wednesday, Oct. 7, 2020. Novavax Inc. said Thursday Jan. 28, 2021 that its COVID-19 vaccine appears 89% effective based on early findings from a British study and that it also seems to work — though not as well — against new mutated strains of the virus circulating in that country and South Africa. (AP Photo/Alastair Grant)
Foto: AP/Alastair Grant
Jakarta -

Pemberian vaksin Corona (COVID-19) untuk para tahanan KPK dinilai tak bersifat urgensi. Hal itu diungkapkan Indonesia Corruption Watch (ICW).

ICW pun mengatakan saat ini belum semua tenaga kesehatan (nakes) mendapat jatah vaksin Corona. Padahal, nakes merupakan garda terdepan dalam penanganan Corona.

"ICW tidak melihat urgensi pemberian vaksin kepada tahanan-tahanan KPK. Menurut kami sangat tidak tepat ya. Melihat kesahihan data Kemenkes saja, bisa diragukan bahwa pasti belum semua nakes atau kelompok prioritas lainnya yang menjadi target vaksin tahap 1 itu mendapatkan vaksin, sekarang sudah akan diberikan kepada tahanan KPK," kata peneliti ICW, Dewi Anggraeni, kepada wartawan, Jumat (26/2/2021).

Seperti diketahui, 39 tahanan KPK telah divaksinasi COVID-19. Dari 39 tahanan itu, termasuk mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara serta mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang telah disuntik vaksin COVID-19. Adapun terhadap 22 tahanan lain, penyuntikan vaksinnya ditunda karena alasan kesehatan.

Dewi mendesak Pemerintah, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta KPK meninjau ulang pemberian vaksin bagi para tersangka kasus korupsi tersebut. "Sebaiknya pemerintah, Kemenkes, dan KPK sendiri meninjau ulang dan membatalkan rencana itu. Tahanan KPK bukan garda terdepan yang harus mendapatkan vaksin tahap 1," ujar Dewi.

Dewi mengatakan ICW mengerti maksud pelaksanaan vaksin di KPK, termasuk ke tahanan dilatarbelakangi maksud yang positif. Namun, Dewi meminta KPK agar mendalami skala prioritas pemberian vaksin.

"Tapi lagi-lagi harus dilihat lagi apa prioritasnya? Sedangkan semua nakes saja belum berhasil divaksin. Pemerintah harus lebih gencar ke kelompok prioritas dahulu, apalagi jumlah vaksin kan masih terbatas. Utamakan garda terdepan untuk penanganan COVID-19, lalu baru bisa beralih ke lapisan berikutnya," ucap Dewi.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3