Round-Up

Antara JK dan KPK Perihal 5 Tahun Lebih RJ Lino Masih Tersangka

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 26 Feb 2021 20:01 WIB
RJ Lino ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pada 2015 silam. Ia pun penuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan kasus yang menjerat dirinya.
RJ Lino (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Terkatung-katung perkara seorang Richard Joost Lino atau yang karib disebut RJ Lino di KPK. Terhitung 5 tahun lebih RJ Lino berstatus tersangka tapi tak juga dimejahijaukan.

Tercatat RJ Lino ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 2015. Sejak saat itu pula RJ Lino belum ditahan.

KPK menjerat RJ Lino dalam kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelindo II. RJ Lino diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi dalam pengadaan tiga unit QCC pada 2010.

Lino juga diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan penunjukan langsung kepada perusahaan asal China untuk pengadaan tiga QCC tersebut. Pada saat itu, Lino menjabat Direktur Utama PT Pelindo II.

Sorotan pada KPK mengenai ini sebenarnya sudah terjadi sebelumnya. Saat itu pada 27 November 2019 ketika KPK masih dipimpin oleh Agus Rahardjo Cs, Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat sempat mempertanyakan perihal RJ Lino.

Kala itu Benny K Harman selaku Anggota Komisi III DPR mempersoalkan proses penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap RJ Lino. Awalnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa BPK ataupun BPKP bersedia menghitung kerugian keuangan negara jika sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Prosedur itulah yang diikuti KPK dalam kasus RJ Lino.

"Mekanismenya penghitungan kerugian negara, bapak ibu sekalian, di BPKP maupun di BPK itu apabila sudah ada tersangka, baru mereka mau melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian negara. Pada tahap penyelidikan itu belum ada pak audit penghitungan kerugian negara, tetapi baru potensi. Itu dilakukan biasanya melalui audit investigasi oleh BPKP atau BPK," kata Alexander saat itu.

Atas dasar penjelasan itulah Benny mempersoalkan proses penetapan tersangka RJ Lino. Menurutnya, saat penetapan seseorang sebagai tersangka, khususnya terkait Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, harus terlebih dulu ada kerugian keuangan negaranya.

"Kan UU KPK kan jelas Pak, jangan main-main. Kalau penjelasan Pak Alexander tadi, kepolisian, kejaksaan, saya paham. Tapi kalau KPK tidak boleh. Pastikan dulu (kerugian keuangan negaranya). Sudah ada kerugiannya barulah ditetapkan sebagai tersangka," sebut Benny.

"Penjelasan (Alexander) tadi, ditetapkan dulu sebagai tersangka, baru dihitung kerugian. Ini kan nggak masuk di akal Pak. UU juga tak mengatakan demikian," imbuhnya.

Alexander pun menegaskan bahwa sebagaimana prosedur di BPK ataupun BPKP, audit penghitungan kerugian keuangan negara bisa dilakukan jika sudah ada tersangka. Jika belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, audit yang dilakukan adalah audit investigasi.

"Jadi begini Pak Benny. Dalam audit itu, ada audit investigasi, itu pada tahap penyelidikan biasanya. Kemudian ada audit penghitungan kerugian negara, beda Pak. Nah kalau audit investigasi, itu belum ditetapkan tersangka, kan begitu. Itu praktik saya ketika saya auditor di BPKP, dan saya yakin itu standar juga yang dipakai oleh BPK," papar Alex.

"Nah dalam kasus RJ Lino, betul Bapak, ketika ditetapkan tersangka belum ada audit penghitungan kerugian negara, betul," imbuhnya.

Wakil Ketua KPK lainnya, Laode M Syarif, kemudian memastikan penetapan tersangka kepada RJ Lino dilakukan berdasarkan dua alat bukti. Saat ini, KPK sedang menghitung kerugian keuangan negaranya.

"Sekarang sudah ada tersangkanya. Apakah pimpinan sebelumnya menetapkan Pak RJ Lino itu belum ada dua alat bukti? Saya katakan sudah ada," sebut Syarif.

Setelahnya KPK mengalami pergantian pimpinan yaitu Firli Bahuri Cs. Namun lagi-lagi urusan RJ Lino menjadi sorotan.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3