PD Pecat Aktor Penggagas KLB, Jhoni Allen Marbun hingga Darmizal

Matius Alfons - detikNews
Jumat, 26 Feb 2021 19:27 WIB
Foto Dikirimkan oleh Kepala Barkomstra Herzaky Mahendra Putra
Foto: Partai Demokrat Memutuskan untuk Memberhentikan Sejumlah Kader Terkati Kudeta Partai Demokrat (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Partai Demokrat memutuskan untuk memberhentikan sejumlah kader yang terbukti terlibat konfrensi luar biasa (KLB) secara ilegal terkait pengambilalihan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Nama-nama kader partai seperti Jhoni Allen Marbun hingga Darmizal dipecat dari anggota Partai Demokrat.

"Sehubungan dengan desakan yang kuat dari para kader Partai Demokrat, yang disampaikan oleh para Ketua DPD dan Ketua DPC untuk memecat para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional, maka DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat terhadap nama-nama berikut: Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya," kata Kepala Barkomstra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangannya, Jumat (26/2/2021).

Herzaky mengatakan, keenam orang tersebut berdasarkan keputusan dan rekomendasi dewan kehormatan partai yang telah berkoordinasi selama 1 bulan ini. Mereka, kata Herzaky, terbukti mendiskreditkan, menghasu, mengadu domba hingga memberikan imbalan uang dan jabatan terkait ajakan KLB kepada kader hingga pengurus partai di tingkat pusat dan daerah.

"Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah menetapkan bahwa Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya, terbukti melakukan perbuatan, tingkah laku buruk, yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoax dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat pusat dan daerah," ucapnya.

Tak hanya itu, keenam orang tersebut juga dinilai telah melakukan komunikasi secara ilegal baik langsung dan tidak langsung terkait upaya kongres luar biasa (KLB) secara ilegal terkait kepemimpinan dan kepengurusan partai. Mereka juga disebut melibatkan pihak ekstrenal terkait upaya tersebut.

"Baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon) bahwa Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara illegal dan inkonstitutional dengan melibatkan pihak eksternal. Padahal, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan masuk dalam Lembaran Negara," ujarnya.

Simak juga video 'SBY Vs Moeldoko: 'Perang' Antar Pensiunan Jenderal'':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2