Pansus Usul ke DPRD Sumbar agar Minta BPK Gelar Audit Investigasi Dana COVID

Jeka Kampai - detikNews
Jumat, 26 Feb 2021 18:46 WIB
Ketua Pansus COVID-19 DPRD Sumbar, Mesra.
Ketua Pansus COVID-19 DPRD Sumbar, Mesra (Jeka Kampai/detikcom)

Lebih jauh, Mesra menuturkan Pansus COVID-19 DPRD Sumbar akan membacakan hasil kerja dan rekomendasi mereka dalam rapat paripurna. Rencananya, rapat paripurna tersebut digelar malam ini.

Sekadar informasi, Pansus COVID-19 DPRD Sumbar dibentuk pada 17 Februari 2021. Pembentukan pansus merupakan tindak lanjut dari penyerahan LHP dari BPK kepada DPRD Sumbar pada 29 Desember 2020.

Ada dua LHP dari BPK yang diserahkan ke DPRD Sumbar. Pertama adalah LHP Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19. Kedua adalah LHP atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan tahun 2020 pada Pemprov Sumbar dan instansi terkait lainnya.

Dalam LHP Kepatuhan, BPK menyimpulkan beberapa hal, di antaranya ada indikasi pemahalan harga pengadaan hand sanitizer dan transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi terjadi penyalahgunaan.

Dalam laporannya secara keseluruhan BPK mencatat ada temuan Rp 150 miliar dari total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID yang mencapai Rp 490 miliar. Dari jumlah tersebut, Pansus mencurigai angka Rp 49 miliar untuk pengadaan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer.

Halaman

(zak/zak)