Ketua MPR Ingatkan Advokat Jaga Integritas dan Profesionalisme

Yudistira Imandiar - detikNews
Jumat, 26 Feb 2021 17:12 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menggelar sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPNI). Dalam acara yang digelar virtual itu, Bamsoet membahas integritas dan profesionalisme advokat.

Bamsoet mengulas berdasarkan indeks supremasi hukum (rule of law index) yang dirilis World Justice Project tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 59 dari 128 negara. Salah satu aspek yang diukur, jelas Bamsoet, adalah penegakan hukum dan proses peradilan, baik perdata maupun pidana.

Bamsoet menambahkan dari hasil survei yang diterbitkan Indonesia Political Opinion pada Oktober 2020, didapatkan angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia mencapai 64 persen. Hal itu, kata dia, mengindikasikan masih adanya persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia.

"Dalam kaitan ini, advokat mempunyai andil, kontribusi, sekaligus tanggung jawab kolektif untuk meningkatkan citra penegakan hukum di Indonesia," sebut Bamsoet, Jumat (26/2/2021).

Di sisi lain, Ketua DPR RI ke-20 ini mengapresiasi kesuksesan Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan DPNI. Dari sekitar 1.100 pendaftar, sekitar 650 orang lolos mengikuti ujian secara daring. Hal itu menunjukkan keseriusan dari DPNI yang baru dideklarasikan pada 30 November 2020, dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum.

"Banyaknya advokat yang lulus menjalani ujian profesi harus disambut hangat. Mengingat hingga saat ini jumlah profesi advokat di Indonesia masih terbatas. Hingga pertengahan 2019, diperkirakan jumlah advokat baru sekitar 50.000. Jumlah yang sangat kecil, terutama jika dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang saat ini diperkirakan sebanyak 270 juta jiwa," urai Bamsoet.

Bamsoet pun mengingatkan, advokat yang telah lulus uji profesi mesti menjaga kualitas profesionalisme dan integritas. Sebab, marwah advokat sebagai profesi yang terhormat masih akan terus diuji dan ditempa seiring perjalanan waktu. Hal lain yang perlu diingat, kata dia, menyandang profesi advokat tidak serta merta menjadikan seseorang kebal hukum.

"Sudah ada puluhan advokat yang tersandung kasus pidana. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga tahun 2020 tercatat 12 pengacara yang terjerat tindak pidana korupsi. Sebagai konsekuensinya, advokat juga dianggap turut bertanggung jawab dan mempunyai andil dalam membentuk persepsi negatif terhadap citra lembaga peradilan di Indonesia," papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan advokat juga memiliki tantangan meluruskan stigma atau persepsi yang keliru dari masyarakat. Salah satunya pandangan soal citra advokat identic dengan klien yang dibelanya. Misalnya, ketika advokat menjadi pembela seorang koruptor, seakan-akan menjadikan advokat tersebut sama buruknya dengan koruptor.

"Stigma dari masyarakat tersebut tak lepas karena adanya beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan advokat dalam menjalankan profesinya. Karenanya, sangat penting bagi setiap advokat untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Serta yang tidak kalah penting, adalah teguh pendirian dalam memperjuangkan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan hukum," ulas Bamsoet.

(akn/ega)