Menkes Terbitkan Aturan soal Vaksin Mandiri, Ini Ketentuannya

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 26 Feb 2021 15:30 WIB
Vaccine and syringe injection It use for prevention, immunization and treatment from COVID-19
Ilustraasi Vaksin COVID-19 (Getty Images/iStockphoto/kiattisakch)
Jakarta -

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Peraturan tersebut mengatur soal vaksinasi mandiri, yakni karyawan dapat memperoleh vaksin yang didanai perusahaan.

Permenkes tersebut telah dibenarkan oleh Jubir Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dimintai konfirmasi, Jumat (26/2/2021).

Vaksin tersebut dinamakan Vaksinasi Gotong Royong. Adapun tujuan vaksinasi adalah meningkatkan kekebalan seseorang terhadap penyakit sehingga, apabila suatu saat terpapar, tidak akan sakit atau hanya mengalami gejala ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Permenkes No 10/2021 itu membedakan Vaksinasi Program dengan Vaksinasi Gotong Royong. Vaksinasi Program adalah pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan kepada pemerintah. Sementara Vaksinasi Gotong Royong pendanaannya ditanggung perusahaan atau badan hukum/badan usaha.

"Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha," tulis Pasal 1 ayat 5 Permenkes Nomor 10/2021 itu.

Lebih lanjut, karyawan beserta keluarga karyawan tidak dipungut biaya untuk mendapatkan vaksin tersebut. Hal itu diatur dalam Pasal 5 ayat 3 Permenkes Nomor 10 Tahun 2021.

"Karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima Vaksin COVID-19 dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis," demikian isi Permenkes.

Permenkes itu juga mengatur perusahaan atau badan hukum/badan usaha harus melaporkan jumlah karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga yang akan dilakukan Vaksinasi Gotong Royong kepada menteri.

Adapun laporan yang dimaksud paling sedikit harus memuat jumlah, nama, dan alamat (by name and by address), serta nomor induk kependudukan. Selanjutnya, rencana kebutuhan vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri serta berdasarkan perkembangan epidemiologi penyakit dan pertimbangan dari Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kemudian jenis vaksin yang dipakai harus telah mendapatkan persetujuan dari BPOM. Serta jenis vaksin yang dipakai harus berbeda dari vaksinasi program (yang dibiayai pemerintah).

"Jenis Vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong harus berbeda dengan jenis Vaksin COVID-19 yang digunakan untuk Vaksinasi Program," tulis Pasal 7 ayat 4 Permenkes 10/2021.

Dalam Permenkes itu, juga diatur selain melalui vaksinasi program, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan melalui Vaksinasi Gotong Royong.

Kemudian pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong dilakukan selain di tempat milik pemerintah, yaitu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik swasta atau masyarakat yang memenuhi ketentuan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 22 Permenkes No 10/2021.

"Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara badan hukum/badan usaha dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta," tulis Pasal 22 ayat 3.

Kemudian bagi perusahaan atau badan hukum/badan usaha yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan, maka pelayanan Vaksinasi Gotong Royong dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan. Selanjutnya, pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota.

Kemudian, Menteri Kesehatan akan menentukan besaran tarif maksimal atas pelayanan Vaksinasi Gotong Royong ditetapkan oleh Menteri. Biaya pelayanan Vaksinasi Gotong Royong yang dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta tidak boleh melebihi tarif maksimal yang ditetapkan oleh Menteri.

Lihat juga Video: Pandangan Ahli Epidemiologi soal Konsep Vaksin 'Gotong Royong'

[Gambas:Video 20detik]

(yld/imk)