PKS Ingin Revisi UU Pemilu-Pilkada Sepaket, Ini Usulan Pasalnya

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Jumat, 26 Feb 2021 13:54 WIB
Ilustrasi pembahasan RUU Pemilu
Ilustrasi pembahasan RUU Pemilu (Foto: ilustrasi oleh Mindra Purnomo/detikcom)
Jakarta - Komisi II DPR RI membuka opsi revisi UU Pemilu tanpa merevisi UU Pilkada. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersikap tetap ingin revisi UU Pemilu dan Pilkada dalam satu paket.

"PKS tetap pada posisi satu paket revisi UU Pemilu dan UU Pilkada tapi apresiasi pada fraksi-fraksi yang mau membahasnya. Baik pada kondisi revisi UU Pemilu saja atau kedua RUU. Jauh lebih sempurna jika revisi disatukan UU Pemilu dengan UU Pilkada," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (26/2/2021).

Usulan pasal apa yang hendak ingin revisi oleh PKS? Mardani menyebut jadwal pilkada diubah ke 2022-2023 dan ambang batas pilpres diturunkan paling tinggi 10 persen.

"Untuk UU Pilkada adalah jadwal 2022 dan 2023 di on-kan. Untuk UU Pemilu PKS mengusulkan ambang batas Pilpres dan Pilkada diturunkan maksimal 10% kursi atau 15% suara," ujar Mardani.

"Ini untuk menyehatkan demokrasi kita," sambung anggota Komisi II DPR RI ini.

Pemilu hingga pilkada dilakukan serentak pada 2024 dinilai tak tepat. Hubungan partai politik (parpol) dengan masyarakat dinilai menjadi sempit.

"Penyatuan Pileg, Pilpres dan Pilkada pada satu tahun kalender buruk bagi interaksi parpol dengan rakyat hanya sekali dalam lima tahun," imbuhnya.

Pembahasan revisi UU Pemilu yang sebelumnya mengatur jadwal pilkada tak dilanjutkan Komisi II DPR. Kini Komisi II membuka opsi pembahasan revisi UU Pemilu tanpa merevisi UU Pilkada.

"Saya gembira mendengar pernyataan publik PDI Perjuangan melalui Pak Djarot Saiful Hidayat (anggota Komisi II dari Fraksi PDIP/Ketua DPP PDIP) yang menyampaikan perlunya revisi UU Pemilu dan tidak perlu merevisi UU Pilkada. Apabila pernyataan itu mencerminkan perubahan sikap pemerintah, opsi-opsi pembahasan revisi undang-undang dapat dibicarakan seluruh fraksi di Komisi II DPR RI," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim kepada wartawan, Rabu (24/2).

"Terbuka lebar dengan syarat terjadi perubahan sikap pemerintah," imbuhnya.

Tonton juga Video: Komisi II DPR Sepakat Setop Pembahasan Revisi UU Pemilu

[Gambas:Video 20detik]



(rfs/dhn)