Round-Up

Tanda Tanya di Balik Vaksinasi Corona bagi Tahanan KPK

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 26 Feb 2021 07:48 WIB
Juliari Peter Batubara disuntik vaksin virus Corona (COVID-19).
Tahanan KPK Juliari Batubara divaksinasi Corona / Foto: dok. KPK

Epidemiolog Griffith University Ausatralia, Dicky Budiman, menilai, jika ada kelompok di luar prioritas yang mendapat vaksin duluan, program vaksinasi yang ini tidak berdasarkan pendekatan kesehatan publik. Dia lalu menyinggung adanya ketidaksetaraan.

"Tentu menandakan beberapa hal, pertama bahwa strategi dari program vaksinasi ini tidak betul-betul berbasis pada pendekatan public health yang menyasar kelompok yang prioritas dalam hal ini tenaga kesehatan selesaikan, lansia, dan komorbid," kat Dicky, ketika dihubungi, Kamis (25/2/2021).

"Kecuali ini diberlakukan misal pada semua lansia, jadi yang di tahanan juga kena, itu bisa dipahami. Tapi kalau satu saja lokasi rutan ataupun lapas, ini tentu tidak bisa diterima secara pendekatan strategi prioritas, ada diskriminasi di situ, ada ketidaksetaraan," lanjutnya.

Dicky mengatakan adanya ketidaksetaraan ini akan memunculkan kesan buruk terhadap manajemen vaksinasi. Dia menilai sumber data vaksinasi saat ini yang masih lemah.

"Dan ini akan kontraproduktif, akan menjadi berita yang bisa menimbulkan kesan buruk di publik, pengaruh yang menganggap adanya kongkalikong dan negosiasi, ini tentu mencederai program vaksinasi kita ini selain yang kasus selebgram itu. Inilah salah satu yang menjadi catatan kenapa saya menekankan bahwa program vaksinasi itu begitu penting datanya bersumber dari bawah, jadi manajemen vaksinasi ini masih lemah," ujarnya.

Sementara itu, pakar epidemiologi FKM Universitas Indonesia Pandu Riono menyinggung adanya permintaan dari kalangan atas terhadap vaksinasi tahanan KPK. Sebab, program vaksinasi tahanan KPK ini kebijakan di luar sistem yang sudah tersusun di Kemenkes.

"Mereka kan (para tahanan) pejabat, orang-orang partai, pasti kebijakan di luar sistem. Tapi mengindikasikan kemungkinan ketidakadilan, dan seharusnya yang protes itu para tahanan lain, kok mereka duluan saya nggak," ujarnya.

"Yang perlu ditelusuri apakah keputusannya dari Kemenkes, apakah itu keputusan dari KPK, atau presiden itu perlu ditanyakan. Sekarang siapa yang mengusulkan gitu aja cari, siapa yang memutuskan, apakah ada permintaan, kalau nggak ada permintaan Kemenkes nggak bakal mengusulkan karena lagi fokus lansia, itu pasti ada permintaan," lanjut Pandu.

Bila merujuk dari aturan, apakah tahanan KPK masuk dalam prioritas vaksinasi Corona? Simak di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4