Vonis Eks Dirkeu Jiwasraya Disunat Jadi 20 Tahun, Ini Respons Pengacara

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 25 Feb 2021 17:29 WIB
Eks Dirkeu Jiwasraya periode 2008-2018, Hari Prasetyo memberi keterangan pers terkait kasus di perusahaan pelat merah yang pernah ia pimpin.
Eks Dirkeu Jiwasraya Hary Prasetyo (Ari Saputra/detikcom)

Unoto pun berharap masyarakat dapat menilai kasus perusahaan pelat merah itu bukan hanya dari sisi hukum, tapi juga dari aspek ekonomi bisnis dan pasar modal. Sebab, menurut Unoto, tindakan direksi Jiwasraya untuk berinvestasi saat itu sebagai upaya penyehatan di tengah kondisi keuangan yang memburuk.

"Harapan kami, masyarakat dapat menilai secara jernih perkara Jiwasraya, baik dari sisi hukum, ekonomi dan bisnis beserta dampaknya bagi dunia pasar modal. Mengingat, secara aspek hukum dan tindakan direksi Jiwasraya untuk berinvestasi didasarkan pada kondisi keuangan yang insolvent (bangkrut) Rp 6,7 triliun sehingga harus dilakukan upaya penyehatan dan juga berinvestasi pada instrumen yang memberikan imbal hasil tinggi," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, vonis Hary Prasetyo diubah menjadi 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Meski demikian, Hary tetap dinyatakan bersalah dengan kawan-kawannya karena korupsi dana Jiwasraya.

Majelis tinggi menilai hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan PN Jakpus kurang memenuhi tatanan teori pemidanaan yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia. Sebab, dalam tatanan teori pemidanaan, ketika seseorang dinyatakan bersalah sehingga yang bersangkutan harus dipidana, tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan dengan segala konsekuensi keterbatasan ruang dan lingkungan, rasa malu, dan pengekangan bagi si terpidana.

"Namun di sisi lain juga untuk memberi pembinaan yang berbasis pada pendidikan moral, intelektual, dan kesadaran hukum karena setiap orang harus dipandang sebagai makhluk Tuhan yang berpotensi bisa diperbaiki, dibina, dan dikembalikan kepada kehidupan bermasyarakat dan bersosial serta diharapkan dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya," kata ketua majelis Haryono dalam putusan yang dilansir di website PT DKI Jakarta, Kamis (24/2).

Halaman

(whn/mae)