Indeks Persepsi Korupsi 2020 Turun, Mahfud Md Minta Masukan TII

Kadek Melda - detikNews
Kamis, 25 Feb 2021 13:32 WIB
Mahfud Md Bertemu TII
Mahfud Md Bertemu TII (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md menggelar pertemuan dengan Transparency Internasional Indonesia (TII). Pertemuan digelar untuk menindaklanjuti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 yang menurun.

Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (24/2) sore. Hadir dalam pertemuan Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko dan Manager Riset TII Wawan Suyatmiko.

"Saya tadi sengaja mengundang Mas Danang Widoyoko dan Mas Wawan dari TII untuk membahas langkah-langkah ke depan agar negeri ini semakin baik, semakin ramah terhadap investasi," kata Mahfud melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis (25/2/2021).

Mahfud menilai masukan-masukan dari masyarakat sipil seperti TII sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi. Mahfud menyampaikan ada tiga hal yang menjadi penanganan fokus permasalahan yang harus segera diselesaikan. Ketiganya adalah pemulihan ekonomi yang diselaraskan melalui undang-undang omnibus law, penanganan pandemi COVID-19, dan konflik politik diskriminatif hingga konflik antarkelompok masyarakat.

"Saya terima kasih kepada TII yang sudah mem-briefieng saya dengan begitu jelas mengenai situasi yang sebenarnya kita hadapi," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen TII Danang Widoyoko mengapresiasi keterbukaan Mahfud Md dalam pemberantasan korupsi yang mewakili pemerintah. Dia menilai keterbukaan itu merupakan sebuah signal pemerintahan yang terbuka dan mau mendengar masukan.

"Pak Mahfud sangat terbuka, sangat positif ya, artinya ini menjadi signal penting bahwa pemerintah juga sangat terbuka dan mau mendengar, tentu kami yang harus kerja keras untuk meresponsnya. Ini kan masih awal, baru gambaran umum dari survei itu, lalu kemudian kebijakan apa yang bisa diambil Pak Menko. Karena Menko kewenanganya juga terbatas hanya pada di bidang politik hukum dan keamanan saja tidak semua, bisnis juga bukan disini," ujar Danang.

Lebih lanjut Danang menyampaikan bahwa pihaknya akan menyusun rekomendasi yang lebih operasional terkait kewenangan dan kebijakan yang bisa diambil oleh Menko Polhukam. Proses dialog kata Danang juga masih akan terus berlanjut.

"Tadi juga disampaikan Pak Menko nanti akan ada proses dialog terus-menerus, karena tadi waktunya juga singkat nanti kami akan banyak untuk diskusi dengan para staf beliau untuk lebih detail mem-briefieng temuan surveinya. Implikasi apa, lalu kemudian kebijakannya untuk membalik itu supaya tidak turun lagi," imbuhnya.

Simak juga Video: Cari Masukan, Tim Pengkaji Akan Undang Pelapor dan Terlapor Kasus ITE

[Gambas:Video 20detik] (knv/knv)