Gubernur HD Akan Lantik 6 Bupati Terpilih di Sumsel 26 Februari 2021

Nurcholis Maarif - detikNews
Rabu, 24 Feb 2021 22:33 WIB
Gubernur Herman Deru (Foto: Raja Adil/detikcom)
Foto: Gubernur Herman Deru (Foto: Raja Adil/detikcom)
Jakarta - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (HD) dijadwalkan akan melantik 6 dari 7 kepala daerah Bupati/Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu. Pelantikan itu disebut sudah mengantongi izin dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri.

Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Otonomi Daerah Sumsel, Sri Sulastri menjelaskan enam kepala daerah yang akan dilantik itu, yakni Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, OKU Timur, Musi Rawas, OKU Selatan, OKU, Muratara. Sedangkan untuk Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) masih dalam proses penyelesaian PHP di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kemarin ada 7 daerah yang ikut Pilkada serentak di Sumsel. Enam di antaranya akan dilantik pada 26 Februari 2021 di Griya Agung. Satu lagi masih proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di MK," ungkapnya.

Menurut Sri, pelantikan akan dilakukan secara langsung dipusatkan di Griya Agung, tetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) ketat. Selain itu, jumlah peserta yang hadir juga dibatasi.

"Yang hadir juga wajib rapid antigen. Untuk para tamu lainnya seperti keluarga, pendukung dipersilahkan menonton pelantikan secara virtual melalui situs resmi milik pemerintah provinsi Sumsel di kanal YouTube Diskominfo Sumsel dan Akun Instagram @humasprovsumsel," terangnya.

Menurutnya, tatib pelantikan dengan prokes ketat tersebut merupakan tindak lanjut atas perintah yang telah disampaikan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Akmal Malik.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Akmal Malik mengatakan pelantikan bupati/wali kota terpilih akan dilakukan oleh Gubernur setempat dengan menerapkan prokes.

"Kita kasih pilihan, boleh dilakukan secara online, boleh juga secara langsung. Namun, tetap menerapkan prokes ketat," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah provinsi juga diperbolehkan melakukan pelantikan bupati/wali kota terpilih menjadi beberapa sesi. Tujuannya untuk mengurangi kerumunan, dan mencegah terjadinya penyebaran COVID-19.

"Seluruh Indonesia ada 121 daerah berstatus non-PHP dan 57 di antaranya PHP. Sumsel sendiri ada tujuh kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada Serentak, empat daerah di antaranya PHP. Namun, dari empat ini, tiga di antaranya ditolak MK, satu lagi masih proses penyelesaian," ucapnya.

Ditambahkannya, kriteria pelantikan sendiri harus mempertimbangkan sebaran COVID-19, sehingga harus dilakukan dengan prokes ketat. Lalu harus didukung dengan kelengkapan alat jaringan internet bagi yang melaksanakan secara virtual.

"Bagi daerah yang melaksanakan pelantikan secara langsung, tentu harus didukung dengan kesiapan pengamanan, dan kesiapan protokol kesehatan," tandasnya (ncm/ega)