Pakar Digital Dukung Restorative Justice Kapolri: Cegah Saling Lapor Polisi

Tim Detikcom - detikNews
Selasa, 23 Feb 2021 19:34 WIB
Satu Dekade UU ITE: Dari
Ilustrasi (Foto: detikcom)
Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran tentang kesadaran budaya beretika dalam dunia digital, yang salah satu poinnya terkait langkah damai di kasus UU ITE yang harus diprioritaskan penyidik demi dilaksanakannya restorative justice. Pakar digital dan media sosial, Anthony Leong, menilai upaya restorative justice akan baik bagi demokrasi Indonesia.

"Kami mengapresiasi pemikiran Pak Kapolri juga dalam mengedepankan edukasi, mengedepankan sifat persuasi dan kemudian upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restorative justice. Ini sangat baik dalam kehidupan demokrasi kita," kata Anthony, dalam keterangan tertulis, Selasa (23/2/2021).

"Menurut saya, memang perlu sekali adanya dewan etik hingga pedoman yang jelas sebelum permasalah berpendapat ini dibawa ke ranah hukum. Karena saat ini dunia digital sudah sangat berkembang, masyarakat sudah semakin meningkat dalam menggunakan media sosial untuk berkomunikasi," kata Anthony.

Lebih lanjut, Anthony menyoroti UU ITE rentan disalahgunakan karena mengandung pasal karet. Dengan demikian, ia mendukung dilakukannya revisi UU ITE karena banyaknya masyarakat yang saling lapor ke polisi.

"Keberadaan UU ITE yang rancu dan pasal karet membuat UU ini rentan disalahgunakan. Memang kadang diskusi di media sosial perlu disikapi dengan dewasa, karena jika tidak makin banyaknya masyarakat yang akan saling melapor ke polisi. Kami mendukung revisi UU ITE bisa segera dieksekusi karena bisa berdampak pada indeks demokrasi kita," ujar Anthony di Jakarta (23/2/2021).

Anthony berharap UU ITE segera direvisi karena terlalu luasnya aturan tersebut dinilai dapat membahayakan proses demokrasi. Hal ini bisa membuat proses demokrasi di negara Indonesia tidak berjalan dengan baik.

"Semoga cepat direvisi karena The Economist Intelligence Unit (EIU) baru saja merilis Laporan Indeks Demokrasi 2020. Penurunan indeks ini harus dicermati dengan baik," ujar Anthony, yang juga Ketua Hubungan Media Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi).

Anthony juga mengapresiasi langkah baik Presiden kepada Polri, khususnya untuk menegakkan aturan yang ada, untuk bisa menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif tetapi implementasinya tetap sesuai aturan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran tentang kesadaran budaya beretika dalam dunia digital. Salah satu poinnya terkait langkah damai di kasus UU ITE yang harus diprioritaskan penyidik demi dilaksanakannya restorative justice.

Surat edaran itu bernomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Surat edaran itu diteken Kapolri pada 19 Februari 2021. UUD 1945 hingga peraturan Kapolri menjadi rujukan surat edaran tersebut.

"Sehubungan dengan rujukan di atas dan mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital, maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," demikian bunyi poin 2 surat edaran tersebut sebagaimana dilihat detikcom, Senin (22/2/2021).

Simak video 'Pernyataan Mahfud soal Restorative Justice Kasus Perkosaan Tuai Kritik':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/dhn)