Komjak Sarankan Jaksa Agung Muda Militer Diisi Unsur TNI

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Selasa, 23 Feb 2021 14:51 WIB
Stok Ilustrasi Kejagung
Dokumentasi Kejagung (Foto: dok detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memiliki pejabat eselon I baru yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil). Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak menyarankan agar posisi Jampidmil diisi dari kalangan TNI.

"Tentunya yang mengisi harus TNI, karena kan tetap yang akan diproses di situ kan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI militer atau koneksitas, selama ini udah ada organisasinya, oditur jenderal," kata Barita saat dihubungi, Selasa (23/2/2021).

Barita menerangkan TNI sudah memiliki wawasan luas di bidang hukum. Barita melihat kompetensi pada teknis perkara sudah diimplementasikan dengan baik oleh TNI.

"Bahwa itu diiisi oleh oditur, oleh mereka yang punya pengetahuan hukum itu ada mekanisme tersendiri di TNI. Untuk rekrut yang selama ini dilakukan oleh babinkum (badan pembinaan hukum) TNI kan, itu yang akan dilakukan fungsinya oleh jampidmil ini," tuturnya.

"Saya kira selama ini kan sudah berjalan asesmennya, kompetensinya, teknis menangani perkara, itu sudah ada juga kalau kita lihat selama ini sudah bagus di TNI ya untuk merekrut itu," imbuhnya.

Barita menyebut kualifikasi akademis juga harus dipenuhi oleh calon Jampidmil itu. Sementara perihal pengetahuan soal penuntutan, Barita menyebut hal itu bisa dikoordinasikan.

"Kemudian sudah ada pendidikannya, sudah ada sekolah tinggi hukum militernya, saya kira itu tinggal dikoordinasikan saja ke soal-soal yang menjadi ranahnya penuntutan. Jadi kualifikasi akademisnya, kualifikasi teknisnya, karena TNI juga kan ketat dengan sistem kepangkatan kan, bagaimana mengkonversikan itu ke dalam tugas-tugas yang diatur dalam perpres yang baru dikeluarkan ini, tentunya akan peraturan jaksa agung berkaitan dengan implementasi tadi," ucapnya.

Dalam hal ini, kata Barita, panglima TNI bisa turut serta mengusulkan nama untuk pengisi jabatan jaksa agung muda bidang militer itu. Namun, Barita memberi catatan, agar pemilihan itu didasarkan pada rekam jejak dan kompetensi dari orang tersebut.

"Sumbernya boleh diusulkan oleh panglima TNI, tentu sifatnya teknis karena berkaitan dengan orang, tapi berkaitan dengan tugas kewenangan ada di bawah kendali jaksa agung. Artinya kan itu soal teknis pengusulan nama-nama bagaimana melihat rekamnya, bagaimana melihat kompetensi, karena kan teknis dan khusus peradilannya tentu mereka-mereka yang punya pengalaman di sana," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani peraturan presiden (Perpres) nomor 15 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam perpres ini, diatur soal posisi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

"Betul, itu sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh presiden. Kita tinggal bagaimana perkembangan selanjutnya untuk pelaksanaan," ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak, saat dimintai konfirmasi, Jumat (19/2).

Berikut susunan organisasi Kejagung versi Perpres terbaru:

Pasal 5
Organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari:
a. Jaksa Agung;
b. Wakil Jaksa Agung;
c. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
d. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
e. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
f. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
g. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
h. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;
i. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
j. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
k. Staf Ahli; dan
l. Pusat

(whn/dhn)