Formappi Kritik Rencana Kunker Komisi I ke Qatar: Dana Besar, Minim Hasil

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 23 Feb 2021 07:32 WIB
Lucius Karus
Lucius Karus (Foto: Ari Saputra)

Lucius menilai rencana kunjungan kerja di Qatar itu bermasalah meskipun dibatalkan. Dia menyebut Komisi I tidak serius dalam perencanaan.

"Rencana pelaksanaan fungsi pengawasan berupa kunker ini juga ternyata bermasalah. DPR sepertinya 'ngasal' saja membuat rencana, yang penting terlihat ada yang dikerjakan saja," tutur dia.

Lebih lanjut, Lucius menilai kunker sulit disebut sebagai kebutuhan yang mendesak. Dia menyebut dana yang dikeluarkan untuk kunker sangat besar, namun tidak sebanding dengan apa yang dihasilkan.

"Dari sisi perencanaan yang realistis, kunker juga sulit disebut sebagai suatu kegiatan mendesak untuk oleh DPR. Kunker itu besar di anggaran, tetapi minim hasil. Karena itu seringkali kunker dianggap sebagai pelesiran berkedok kunker," jelasnya.

Dengan demikian, Lucius meminta pimpinan DPR membuat kebijakan resmi untuk menghentikan kunker selama pandemi. Anggota DPR kata Lucius harusnya lebih terlihat peduli kepada rakyat.

"Maka pimpinan DPR mestinya membuat sebuah kebijakan resmi untuk menghentikan semua kegiatan kunker selama pandemi ini. Anggota DPR mesti lebih terlihat peduli dengan nasib rakyat yang terhimpit kesulitan akibat geliat perekonomian yang makin sulit," jelasnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI berencana melakukan kunjungan kerja (kunker) luar negeri ke Qatar di tengah wabah pandemi Corona. Sekjen DPR RI menegaskan surat terkait kunker Komisi I DPR ke Qatar masih sebatas proses penjajakan.

"Surat di atas baru sebatas proses penjajakan," kata Sekjen DPR RI Indra Iskandar kepada wartawan, Senin (22/2).

Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan rencana kunker tersebut dibatalkan. Menurut Tamliha, sudah ada delegasi Indonesia di sana yang terpapar COVID-19.

"Sepengetahuan saya, kunker Komisi I dalam rangka pengawasan terhadap kedubes mitra Komisi I dibatalkan," kata Tamliha kepada wartawan, Senin (22/2/2021).

"Sebab sudah ada delegasi Indonesia yang positif di luar negeri akibatnya seluruh rombongan ditolak parlemen negeri tersebut," katanya.


(lir/zak)