Anggota Komisi I DPR: Rencana Kunker ke Qatar Dibatalkan

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Senin, 22 Feb 2021 16:55 WIB
Anggota DPR dari Fraksi PDIP dan PPP menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi. Diskusi itu membahas perihal TKI yang dihukum mati tanpa notifikasi.
Syaifullah Tamliha (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom).
Jakarta -

Komisi I DPR RI mengajukan surat permohonan kunjungan kerja (kunker) luar negeri ke Qatar. Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan rencana kunker tersebut dibatalkan.

"Sepengetahuan saya, kunker Komisi I dalam rangka pengawasan terhadap kedubes mitra Komisi I dibatalkan," kata Tamliha kepada wartawan, Senin (22/2/2021).

Tamliha sendiri mengaku sejak awal menolak ikut kunker ke luar negeri itu. Sebab, pandemi COVID-19 masih mewabah di banyak negara.

"Saya sendiri minggu lalu sudah bersurat ke Sekjen DPR untuk tidak bisa ikut kunker ke luar negeri disebabkan masa pandemi COVID-19 masih terjadi di seluruh dunia," sambungnya.

Menurut Tamliha, sudah ada delegasi Indonesia di sana yang terpapar COVID-19. Akibatnya, rombongan yang berencana datang ke Qatar ditolak parlemen negara tersebut.

"Sebab sudah ada delegasi Indonesia yang positif di luar negeri akibatnya seluruh rombongan ditolak parlemen negeri tersebut," katanya.

Tamliha tidak mengungkapkan siapa delegasi yang terpapar Corona. Menurutnya, orang tersebut sedang menjalani isolasi mandiri di rumah sakit (RS). "Dan yang positif isolasi di RS dengan biaya sendiri 20 hari," ujarnya.

Menurutnya, delegasi Indonesia yang saat ini positif COVID-19 tersebut bukan anggota DPR RI. Ia juga memastikan kondisi Dubes RI di Doha, Qatar Ridwan Hassan, tidak positif Corona.

"Ambassador kita di Doha Ridwan Hassan tidak positif COVID, kemarin saya masih komunikasi dengan saya kok," tuturnya.

Diketahui, Komisi I DPR RI berencana melakukan kunjungan kerja (kunker) luar negeri ke Qatar di tengah wabah pandemi Corona. Sekjen DPR RI menegaskan surat terkait kunker Komisi I DPR ke Qatar masih sebatas proses penjajakan.

"Surat di atas baru sebatas proses penjajakan," kata Sekjen DPR RI Indra Iskandar kepada wartawan, Senin (22/2).

Perihal kunker ini tertuang dalam surat DPR Nomor PW/01959/DPR RI/II/2021 yang tujukan kepada Duta Besar RI di Qatar. Surat ini tertanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Kunker Komisi I DPR ini berlangsung pada 28 Februari-6 Maret 2021. Surat tersebut menjelaskan bahwa kunker Komisi I DPR RI ke Qatar ke dalam rangka fungsi pengawasan mengetahui pelaksanaan tugas Dubes RI di Qatar, pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap warga negara Indonesia (WNI), hingga akan menganggendakan pertemuan dengan Ketua Parlemen Qatar.

Saksikan juga 'Baleg DPR: Besar Kemungkinan Revisi UU ITE Masuk Prolegnas 2021':

[Gambas:Video 20detik]



(hel/gbr)