Anggota DPRD Sulut: Warga Tolak Vaksinasi COVID-19 Harus Ada Alasan

Trisno Mais - detikNews
Minggu, 21 Feb 2021 19:49 WIB
Petugas menyuntikan vaksin COVID-19 kepada pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, Rabu (17/2/2021). Vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang diberikan untuk pekerja publik dan lansia itu dimulai dari pedagang Pasar Tanah Abang.
Foto: Ilustrasi vaksin COVID-19 (Agung Pambudhy/detikcom)

"Sulut tidak punya aturan itu (perda), tapi ada Perpres. Justru itu aturan nasional. Jadi kalau ada sanksi dan denda maka kita pakai itu," ujarnya.

Untuk itu, Dandel menyebut Pemprov Sulut tetap merujuk pada aturan yang ada, termasuk terkait pemberian sanksi dan denda bagi warga yang menolak divaksinasi.

"Kalau seandainya tidak pakai sesuai dengan Perpres, maka dalam pemeriksaan bisa saja kami salah. Karena sudah ada petunjuk Perpres. Kalau seandainya masyarakat tidak mau divaksin namun terima bansos itu kan salah. Karena bisa jadi temuan," bebernya.


(rfs/rfs)