Suara Mahasiswa

Banjir Kalsel Diduga karena Kerusakan Alam, PMKRI Bakal Advokasi Korban

Arief Ikhsanudin - detikNews
Jumat, 19 Feb 2021 14:06 WIB
Ketua Lembga Advokasi & HAM PP PMKRI, Felix Martuah Purba,
Ketua Lembga Advokasi & HAM PP PMKRI Felix Martuah Purba (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menduga bahwa banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) terjadi karena perusahaan tambang dan kelapa sawit merusak lingkungan. Untuk itu, mereka akan melakukan advokasi kepada korban-korban banjir Kalsel.

"PP (Pengurus Pusat) PMKRI hendak advokasi korban bencana banjir di Kalsel. Karena, ada indikasi bahwa luapan sungai itu (yang akibatkan banjir) akibat kerusakan lingkungan, karena aktivitas tambang dan lahan kelapa sawit," ujar Ketua Lembaga Advokasi & HAM PP PMKRI, Felix Martuah Purba, Jumat (19/2/2021).

Kegiatan itu merupakan salah satu bagian Road Show Nasional yang akan dilakukan oleh Lembaga Advokasi & HAM PMKRI. Kegiatan dengan tema Lex Semper Dabit Remedium (hukum selalu memberi obat) itu bertujuan mengawasi pemegang kekuasaan.

"Tujuan dilakukannya Road Show Nasional ini supaya langsung terjun ke akar rumput dan para pemegang kekuasaan atau pengambil kebijakan agar sadar dan tidak sesuka hati dalam membuat sebuah kebijakan serta dapat bertindak tegas," ujarnya.

Bagi Felix, dalam masalah lingkungan seperti yang terjadi di Kalsel, pelaku bisnis dan politik abai terhadap kelestarian lingkungan. Padahal sudah ada aturan yang membuat mereka tidak boleh merusak lingkungan.

"Advokasi lingkungan sangat erat sekali bersinggungan dengan kepentingan bisnis dan politik yang melibatkan berbagai aktor besar yang diakibatkan banyaknya pelaku usaha yang bekerja di kawasan hutan dan lahan mengabaikan dampak lingkungan sosial dan mengabaikan hukum tata ruang," katanya.

"Padahal sejatinya pengelolaan lingkungan hidup haruslah mengacu pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)," ujarnya.

Felix menyebut advokasi tidak hanya dilakukan oleh tingkat pengurus pusat, tapi juga oleh cabang-cabang PMKRI se Indonesia. Sehingga, masyarakat yang merasa mendapat masalah bisa mengajukan bantuan kepada cabang-cabang PMKRI.

"Dengan ini kami dari Pengurus Pusat (PP) PMKRI melalui Lembaga Advokasi & HAM hadir di tengah-tengah masyarakat melalui cabang-cabang PMKRI se-nasional menjadi sarana bagi masyarakat menemukan jalan keluar terkait permasalahan lingkungan dan alam di sektor pengambil kebijakan," ujarnya.

Simak video 'Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Tapin Kalsel':

[Gambas:Video 20detik]



(aik/dnu)