Round-Up

Perlawanan Tokoh Sumbar Tolak SKB Seragam Sekolah Kian Melebar

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 19 Feb 2021 06:29 WIB
Sejumlah pengunjung menikmati kawasan Jam Gadang di Bukittinggi, Sumatera Barat, Senin (25/5/2020). Meskipun masih dalam masa PSBB hingga 29 Mei 2020, objek wisata aikonik di Sumbar itu masih dikunjungi pengunjung. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/hp.
Ilustrasi bangunan ikonik di Sumatera Barat, Jam Gadang. (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

SKB seragam sekolah pada intinya mengatur agar sekolah tidak memaksakan murid-murid mengenakan seragam jenis keagamaan tertentu. SKB seragam sekolah ini muncul ketika masalah seorang siswi non-muslim harus mengenakan kerudung di salah satu sekolah negeri di Sumatera Barat.

Pelaksana harian (Plh) Guberur Sumatera Barat, Alwis, tidak langsung mengambil sikap jelas SKB 3 Menteri soal seragam sekolah itu. Dia ingin semuanya duduk bareng dulu supaya jalan keluar ditemukan. Namun demikian, dia berucap soal kearifan lokal.

"Setiap daerah tentu punya kearifan lokal. Kita minta pemerintah lebih arif lagi mendengarkan masukan dari daerah," kata Plh Gubernur Sumbar, Alwis, kepada wartawan, Rabu (17/2) lalu.

Pokok pikiran soal kearifan lokal juga menjadi dasar Wali Kota Pariaman Genius Umar untuk menolak SKB seragam sekolah itu. Semua daerah punya kearifan lokal masing-masing dan tidak bisa disama-ratakan dengan SKB itu.

"Apa yang saya sampaikan itu hanya semacam koreksi kepada pemerintah, khususnya Mendikbud Nadiem Makarim. Jangan dianggap sama, digeneralisir. Kita hormati pemerintah pusat, hanya saja (pusat) harus menghargai kearifan lokal juga," ujar Genius kepada detikcom, Rabu (17/2).

Genius Umar (dok. situs resmi Pemkot Pariaman)Genius Umar (dok. situs resmi Pemkot Pariaman)

Para politikus partai politik (paropol) sudah berbicara. Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDIP DPR RI, Junimar Girsang mendesak Mendagri Tito Karnavian mengambil sikap terhadap Genius Umar.

Ketua DPD PDIP Sumatera Barat Alex Indra Lukman meminta Genius bijaksana dalam bersikap. SKB, dia menegaskan, berlaku secara nasional. Sumbar bukanlah daerah khusus seperti Aceh. SKB itu berlaku pula di Sumbar.

Wakil Ketua MPR RI dari PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) berbeda pandangan dari Junimart. HNW menilai SKB itu bertentangan dengan UUD Pasal 31. Maka sebaiknya SKB itu direvisi saja.

"Saya sudah sampaikan tentang pentingnya revisi terhadap SKB 3 Menteri ini. Demikian juga MUI sudah membuat pernyataan resmi agar SKB 3 Menteri direvisi. Sangat penting para menteri terkait segera merevisinya," kata HNW dalam keterangannya.

Halaman

(dnu/dnu)