Pejabat KKP Sebut Kerja Tim Uji Ekspor Benur Kadang Tak Sesuai Aturan

Zunita Putri - detikNews
Rabu, 17 Feb 2021 23:06 WIB
KPK kembali memeriksa mantan Menteri KKP Edhy Prabowo. Pemeriksaan itu dilakukan terkait dengan kasus yang kini tengah menjeratnya yakni suap ekspor benur.
Eks Menteri KKP Edhy Prabowo (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Dirjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyebut tugas tim uji tuntas atau tim due diligence ekspor benur (benih lobster) bentukan Edhy Prabowo kadang tidak sesuai aturan. Hal itu disampaikan Slamet di muka sidang.

Slamet merupakan salah satu saksi kasus suap ekspor benur yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Slamet mengatakan terkadang tim uji tuntas ekspor benur tidak mengikuti aturan petunjuk pelaksanaan teknis (juknis).

"Kadang nggak (sesuai dengan juknis), khususnya pada saat penerbitan setelah melakukan pembudi daya. Mestinya kalau permohonan ada, langsung ke Dirjen Budi Diaya dan langsung ditindaklanjuti, hanya karena permohonan di tim due diligence, tim due diligence lah yang atur kapan cek lapangan dan lain-lain," ujar Slamet di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2021).

Slamet mengatakan tim due diligence ekspor benur itu bentukan Edhy Prabowo saat menjabat Menteri KKP. Slamet mengaku tidak tahu alasan dibentuknya tim due diligence.

"Saya tidak tahu kenapa harus dibuat tim 'due diligence', hal itu sudah jadi putusan dan keinginan Pak Menteri," ujar Slamet.

Slamet mengungkapkan tim itu dibentuk saat rapat di rumah dinas Edhy di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Namun saat itu Slamet tidak mengikuti rapat itu.

"Kami tidak tahu secara detail kenapa harus dibentuk tim, saat rapat di Widya Chandra (rumah dinas Menteri KKP) saya tidak ikut, jadi saya tidak pernah ikut rapat," ucap Slamet.

Dalam sidang ini yang duduk sebagai terdakwa adalah Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP), Suharjito. Dia didakwa memberi suap ke Edhy Prabowo yang saat itu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Suharjito, disebut jaksa, memberikan suap kepada Edhy sebesar Rp 2,1 miliar terkait kasus ekspor benur.

Jaksa menyebut uang suap diberikan ke Edhy melalui staf khusus menteri KKP, Safri dan Andrau Misanta Pribadi, lalu Sekretaris Pribadi Edhy bernama Amiril Mukminin, dan Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi, dan Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) sekaligus Pendiri PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Siswadhi Pranoto Loe. Suap diberikan agar Edhy mempercepat perizinan budi daya benih lobster ke PT DPP.

(zap/aud)