Anggota DPR: Sektor Pertanian Kebal Terhadap Krisis Ekonomi Nasional

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Rabu, 17 Feb 2021 22:38 WIB
Pekerja menanam bibit selada hijau pada sentra pertanian modern Omah Hidro, Hargobinangun, Sleman, Yogyakarta, Jumat (22/1/2021). Menggunakan sistem pertanian hidroponik yang dapat menghemat tempat juga meminimalkan penggunaan pestisida.
Foto: PIUS ERLANGGA
Jakarta -

Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini membawa dampak yang buruk, karena menyasar berbagai sektor kehidupan. Selain berdampak pada sektor kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami kontraksi yang cukup besar.

Namun, di tengah hantaman krisis ekonomi, sektor pertanian berhasil menjadi bantalan ekonomi nasional. Daya tahan sektor pertanian dan perbaikan sektor pertanian di tengah pandemi merupakan sebuah realitas bukan fatamorgana.

"Di masa andemi COVID-19 sektor pertanian secara umum dapat dikatakan kebal terhadap krisis ekonomi nasional. Pertumbuhan positif sektor pertanian memberikan sumbangsih yang besar terhadap perekonomian nasional," ujar Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Charles Meikyansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).

Hal ini diungkapkan dalam diskusi online yang diselenggarakan oleh INDEF yang bertajuk 'Daya Tahan Sektor Pertanian: Realita atau Fatamorgana'.

Charles menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2020 di era pandemi yang menghantam perekonomian dunia, termasuk Indonesia membuat PDB Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07%. Namun sektor pertanian mampu membuktikan sebagai salah satu yang tahan terhadap guncangan pandemi, dengan total pertumbuhan sepanjang tahun 2020 sebesar 1,75%.

Lebih lanjut, Charles menyayangkan meskipun prestasi kinerja sektor pertanian cukup baik namun realokasi dan refocusing anggaran pada sektor pertanian cukup signifikan. Pada tahun 2021 anggaran Kementerian Pertanian mengalami pemotongan sebesar Rp 6,326 triliun dari pagu awal Rp 21,838 triliun menjadi Rp 15,5 triliun.

"Kami heran dengan adanya kebijakan tersebut karena masih ada 273 juta penduduk Indonesia yang harus makan tetapi refocusing anggaran sangat signifikan, " ujar Charles.

Begitu pula dengan alokasi anggaran untuk pupuk bersubsidi. Tahun ini alokasi anggaran untuk pupuk bersubsidi merupakan yang terendah sejak 2015, padahal kebutuhan anggaran masih sangat besar sehingga ada gap antara kebutuhan dan ketersediaan.

Berdasarkan E-RDKK kebutuhan pupuk sebesar 23,2 juta ton atau senilai dengan 67,182 triliun rupiah sementara pagu anggaran pupuk bersubsidi hanya 25, 76 triliun rupiah sehingga ada GAP sebesar 41,9 triliun rupiah.

"Ini merupakan perbedaan angka yang sangat besar, kami sangat mendorong agar ada penambahan anggaran untuk pupuk bersubsidi," jelasnya.

Selain itu, lanjut Charles, sektor pertanian juga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar pada Agustus 2020 lalu sebesar 38,2 juta jiwa atau setara dengan 29,76% dari total jumlah penduduk. Sehingga sektor pertanian masih menjadi bantalan dan tumpuan dari pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto bahwa keberhasilan sektor pertanian di tengah pandemi patut untuk disyukuri. Perananan sektor pertanian selalu menjadi penyelamat ketika Indonesia mengalami krisis. Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi nasional membuat kontraksi ekonomi yang dialami Indonesia menjadi tidak terlalu dalam.

"Saya kira kita harus memberikan perhatian yang lebih terhadap sektor pertanian di masa depan. Kebijakan ke depan tidak hanya fokus terhadap output atau produksi tetapi juga harus mampu mengangkat kesejahteraan pelakunya yaitu petani Indonesia," ungkapnya.

Sementara, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arief Satria mengungkapkan pada era pandemi sub sektor tanaman pangan memainkan peranan yang sangat penting. Pangsanya terhadap PDB pertanian meningkat tajam, dari 21,63% pada tahun 2019 menjadi 25,82% pada tahun 2020 (Q2) hal ini menunjukan respon positif Kementan dalam mnjaga ketahanan pangan.

"Fenomena deglobalisasi di berbagai negara seperti Vietnam, Thailand, Canada, Rusia, Brazil dan USA dimana semua menahan produk pertanian untuk diekspor, sehingga ini menjadi kesempatan Indonesia dalam memperkuat komitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan," pungkas Arief

(prf/ega)