Gerindra Desak Kementerian ATR Batalkan Rencana Sertifikat Tanah Elektronik

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 17 Feb 2021 15:47 WIB
Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani didampingi Sekretaris Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis membuka Bazar Kuliner, Fashion dan Multi Produk, di Lobby Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2018). Bazar yang akan digelar hingga 9 Maret 2018 besok, merupakan rangkaian perayaan HUT Partai Gerindra ke-10.
Ahmad Muzani (Lamhot Aritonang/detikcom)

Lebih lanjut, Muzani menganggap rencana pemberlakuan sertifikat tanah elektronik sangat rawan. Anggota Komisi II DPR RI itu menyebut rencana sertifikat tanah elektronik dapat dipahami sebagai pencabutan hak atas tanah.

"Apalagi jika dihubungkan dengan kebijakan pemberian sertifikat tanah yang akhir-akhir ini disampaikan langsung oleh Presiden, hal ini bisa menjadi kontraproduktif. Karena dalam peraturan menteri (Permen ATR Nomor 1 Tahun 2021) tersebut, dimungkinkan kepala kantor pertanahan dapat membatalkan atas sertifikat yang dikeluarkan," tandas Muzani.

Menteri ATR Sofyan Djalil sebelumnya menyebut sertifikat tanah elektronik akan menggunakan sistem pengaman berlapis, sehingga terjamin keamanannya. Dia mengatakan sertifikat elektronik ini akan menggunakan standar yang ditetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Kita ikut standar yang ditetapkan BSSN. Kita ikuti standar yang dikeluarkan Kominfo. Kita juga akan ISO khusus standar keselamatan IT," kata Sofyan Djalil dalam webinar bertajuk 'Sertifikat Tanah Elektronik, Bagaimana Penerapannya?', Senin (8/2).

Halaman

(zak/imk)