Korupsi Honor Pendidik, Kepala Sekolah Swasta di Jakarta Dibui 4 Tahun

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 16 Feb 2021 14:49 WIB
Palu Hakim Ilustrasi
Foto ilustrasi palu hakim. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman Kepala SD-SMP swasta di Kebayoran Lama, Jaksel, berinisial YS (57), dari 2 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. YS diyakini terbukti melakukan korupsi dana Bantuan Operasi Pendidikan (BOP) yang dikucurkan dari APBD DKI Jakarta, salah satunya untuk honor pendidik.

Dana BOP itu dikucurkan pada tahun anggaran 2012 dan 2013. Setelah melalui proses seleksi, sekolah itu lolos dan menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan BOP.

APBD DKI Jakarta kemudian mengucur secara berkala ke sekolah itu sehingga mencapai Rp 500 jutaan. Seharusnya, dana itu untuk:

- Fotokopi;
- Cetakan umum;
- Makan dan minuman rapat;
- Telepon, air, listrik, dan internet (TALI)
- Pemeliharaan sasaran pendidikan;
- Alat tulis kantor;
- Alat peraga/laboratorium;
- Bahan peraga;
- Uang saku/transpor; dan/atau
- Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan.

Namun dalam praktiknya, uang itu malah digunakan YS untuk kepentingan pribadi. YS juga tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas dana BOP itu. Mau tidak mau, YS dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan diadili di PN Jakpus.

Pada 6 Juli 2020, PN Jakpus menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada YS karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsider. Atas hal itu, jaksa banding dan dikabulkan.

"Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 200 juta dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata ketua majelis Andriani Nurdin sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung (MA), Selasa (15/2/2021).

PT Jakarta juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp 534 juta. Yang apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut.

"Dan apabila hartanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan," ujar majelis yang beranggotakan M Luthfi, Singgih Budi Prakoso, Anthon Saragih dan Jeldi Ramadhan.

Lalu, apa alasan Andriani Nurdin dkk menaikkan putusan YS dua kali lipat? Berikut alasannya:

1. kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp 534 juta.
2. Terdakwa memiliki peran yang signifikan untuk terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Pasal 9 huruf a angka 1 Perma Nomor 1
Tahun 2020)
3. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi yang canggih (Pasal 9
huruf a angka 3 Perma Nomor 1 Tahun 2020)


4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak kerugian dalam sekala unit, dalam hal ini sekolah SD, SMP (Pasal 10 huruf b
angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020)
5. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara
sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk memperbaiki atau menyelesaikan (Pasal 9 huruf b
angka 2 Perma Nomor 1 Tahun 2020)
6. Nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa sebesar 10%-50% dari kerugian keuangan negara (Pasal 9 huruf c angka 1
Perma Nomor 1 Tahun 2020).

(asp/zap)