Kemendagri Jelaskan Foto e-KTP Bisa Diganti, Ini Syaratnya

Rahmat Fathan - detikNews
Selasa, 16 Feb 2021 11:54 WIB
Zudan Arif Fakrulloh
Zudan Arif Fakrulloh (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan masyarakat bisa mengganti foto di KTP (kartu tanda penduduk) elektronik atau e-KTP. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Apa saja syaratnya?

"Kalau berganti dari dulu belum berjilbab sekarang berjilbab, boleh. Kemudian fotonya rusak, mengelupas, buram, ganti e-KTP elektronik, sekaligus ganti fotonya, itu silakan," ujar Zudan saat dihubungi, Selasa (16/2/2021).

Zudan mengatakan masyarakat yang ingin mengganti foto di e-KTP tak perlu membawa surat pengantar RT dan RW. Kata dia, cukup membawa e-KTP yang lama atau kartu keluarga (KK).

"Itu yang dibawa adalah e-KTP yang lama untuk diserahkan dan membawa KK (kartu keluarga) fotokopi. Jadi boleh salah satunya. Karena yang ingin dicatat adalah NIK-nya. Jadi NIK itu kan letaknya di e-KTP sama di KK kan, boleh silakan bawa e-KTP lama atau bawa fotokopi KK," ucapnya.

Selain itu, Zudan mengatakan masyarakat bisa mengganti status pekerjaan hanya dengan membawa fotokopi KK atau e-KTP lama. Sebab, banyak jenis pekerjaan yang tak memiliki SK.

"Nggak (perlu bawa berkas penyerta). Karena banyak hal pekerjaan yang tidak ada SK-nya. Seperti atlet, artis, juru masak, pengusaha, pekebun, buruh, petani, itu nggak ada SK-nya semua," kata Zudan.

Dalam hal pencatatan status pekerjaan, Dukcapil mempercayakan pengakuan masyarakat. Karena itu, Zudan meminta masyarakat jujur dalam melaporkan status pekerjaannya.

"Ya kita dari Dukcapil percaya saja sesuai dengan pengisian formulir oleh penduduknya. Yang pengusaha, dia isi pengusaha ya kita tulis pengusaha," tutur dia.

"Kita mengikuti prinsip pelaporan dari masyarakat. Oleh karena itu, kita berharap masyarakat jujur mengisi pelaporannya. Jadi kejujuran masyarakat penting," sambung Zudan.

Namun, berbeda halnya dengan perubahan nama penduduk di e-KTP yang hendak ditambahkan gelar. Zudan menyebut untuk pergantian itu perlu ada berkas penyerta selain e-KTP lama atau fotokopi KK, yakni ijazah pendidikan.

Begitu pula perubahan status jenis kelamin. Menurut Zudan, penduduk harus turut membawa ketetapan pengadilan yang menyatakan jenis kelaminnya berganti.

"Tetapi dalam perubahan status laki-laki menjadi perempuan, atau perempuan jadi laki-laki harus disertai dengan penetapan pengadilan, penetapan perubahan untuk ganti kelaminnya," pungkas dia.

Lihat juga Video: Harun Masiku Hingga Korupsi E-KTP Jadi Utang Perkara KPK di 2020

[Gambas:Video 20detik]



(zap/zap)