Legislator PAN Bela JK soal Kritik, Singgung Kasus Petinggi KAMI

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Senin, 15 Feb 2021 15:11 WIB
Sarifuddin Sudding merupakan politisi Partai Hanura
Sarifuddin Sudding (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, membela Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), yang bertanya soal cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Sudding menilai pernyataan JK mewakili keresahan masyarakat masa kini.

"Paling tidak, itu menjawab keresahan dalam konteks kekinian ya, masyarakat dalam konteks kekinian, karena begitu banyaknya pihak-pihak yang terkadang berurusan dengan aparat penegak hukum ketika berseberangan atau kah menyampaikan suatu statement yang dianggap bahwa itu suatu kritik ya," kata Sudding kepada wartawan, Senin (15/2/2021).

Lebih lanjut, Sudding menilai JK sedang berupaya agar ruang demokrasi di Tanah Air dapat lebih dibuka. Dengan begitu, masyarakat dapat menyampaikan kritik konstruktif tanpa dipanggil aparat penegak hukum.

"Artinya ruang-ruang demokrasi itu harus dibuka. Ruang demokrasi, saya kira apa yang disampaikan Pak JK itu ingin membuka ruang demokrasi sebenarnya. Membuka ruang demokrasi agar masyarakat bisa menyampaikan hal-hal yang memang dianggap itu (kritik) sifatnya konstruktif gitu kan. Tidak harus berurusan dengan aparat penegak hukum," ucapnya.

Menurut Sudding, banyak kasus terkait kritik yang berujung ke proses hukum. Anggota DPR dari Fraksi PAN itu lalu menyinggung kasus dugaan ujaran kebencian para petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan.

"Saya kira beberapa contoh, kasus Zumhur, lalu kemudian Syahganda dan sebagainya, dan ini memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat gitu," ucapnya.

Sebelumnya, Wapres RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mempertanyakan bagaimana cara masyarakat bisa mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi. JK menyampaikan ini tak lama setelah Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif mengkritik.

"Walaupun dikritik berbagai-bagai beberapa hari lalu, Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Tentu itu menjadi bagian daripada upaya kita semua," kata JK dalam diskusi virtual di kanal PKSTVRI seperti dilihat detikcom, Sabtu (13/2).

Seperti diketahui, Jumhur Hidayat didakwa menyebarkan berita bohong terkait omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang memicu demo rusuh di Jakarta. Tak berbeda, Syaahganda juga didakwa menyebarkan berita bohong terkait UU Ciptaker. (hel/zak)