Denny Indrayana: Roy Rizali Tak Penuhi Syarat Jadi Plh Gubernur Kalsel

Matius Alfons - detikNews
Sabtu, 13 Feb 2021 23:02 WIB
Denny Indrayana (Ristanta-detikcom)
Foto: Denny Indrayana (Ristanta-detikcom)
Jakarta -

Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, menyebut pengangkatan Roy Rizali sebagai Pelaksana harian (Plh) Gubernur Kalimantan Selatan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak memenuhi syarat. Denny menilai penetapan Plh seharusnya dari pejabat tinggi madya, sementara Roy bukan pejabat tinggi madya.

Awalnya Denny mengatakan penetapan Roy Rizali sebagai Plh Gubernur Kalsel pada 16 Februari lalu merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri berdasarkan radiogram nomor 121/672/SJ tertanggal 10 Februari 2021. Menurut Denny, masih adanya sengketa terkait pilgub di Kalsel.

"Jika hingga 16 Februari 2021 nanti MK memutus melanjutkan sidang gugatan Pilgub Kalsel masuk kepada tahap pembuktian, maka Mendagri berdasarkan kewenangannya perlu mengangkat seorang Penjabat Gubernur hingga sengketa di MK selesai," kata Denny dalam keterangannya, Sabtu (13/2/2021).

Keterangan tertulis itu berjudul 'Proses Lelang Sekda Janggal, Roy Rizali Tak Memenuhi Syarat Menjadi Penjabat Gubernur'.

Denny menyebut penetapan Plh Gubernur itu berdasarkan pada Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada yang menyatakan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, kata dia, Roy bukanlah seorang pejabat tinggi madya.

"Menggunakan ketentuan ini, Roy Rizali tidak dapat diangkat menjadi Penjabat Gubernur karena posisinya bukan sebagai Pimpinan Tinggi Madya (Sekda), jabatan yang Roy emban saat ini adalah Kepala Dinas PUPR, sebagai jabatan definitif, sehingga levelnya masih sebagai Pimpinan Tinggi Pratama," ucapnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2