Survei: 80,7% Masyarakat Banten Optimis Pemprov Mampu Tangani COVID-19

Angga Laraspati - detikNews
Kamis, 11 Feb 2021 12:06 WIB
Warga melintas disamping mural yang bertemakan kampanye melawan COVID -19 yang ada di kawasan Tanah Tinggi, Tangerang, Banten, Rabu (20/1/2021). Kampanye dalam bentuk mural melawan COVID-19 tersebut merupakan bagian dari edukasi bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap pandemi itu. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.
Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL
Jakarta - Lembaga Dimensi Research & Consulting baru-baru ini melakukan survei evaluasi kebijakan publik yang memotret kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, termasuk isu COVID-19. Ini hasil dari riset tersebut.

Survei yang dilakukan tersebut dilakukan pada tanggal 25-31 Januari dengan sampel berjumlah 440 responden berumur 17 tahun atau lebih dengan sampel secara acak bertingkat (multistage random sampling) dan terdistribusi secara proporsional di seluruh kabupaten/kota. Diperkirakan margin of error kurang lebih 4,8% pada tingkat kepercayaan 95%.

Hasilnya adalah dari sisi perhatian pemerintah Provinsi Banten terhadap masalah COVID-19, sebanyak 79,1 persen responden menilai sejauh ini sudah cukup besar. Hanya 18,4 persen yang menyatakan sebaliknya (kecil).

"Artinya, publik Banten menangkap dengan baik keseriusan pemerintah provinsi mengatasi pandemi yang tampak dari strategi dan langkah-langkah kebijakan yang telah dijalankan," ungkap Direktur Riset Dimensi Research & Consulting, Kamal Mutamam dalam keterangan tertulis, Kamis (11/2/2021).

Di sisi lain perihal kebijakan PSBB yang mulai diberlakukan 18 April 2020 di wilayah Tangerang Raya dan 21 September 2020 di seluruh wilayah Banten, publik tidak hanya aware dengan kebijakan tersebut melainkan juga memberikan sikap dukungan.

Tingkat dukungan publik bahkan mencapai 72 persen, sementara yang tidak mendukung hanya 18,4 persen. Sikap itu relatif tidak berubah, meski kecenderungannya menurun, ketika kebijakan PSBB terus diperpanjang hingga 18 Januari 2021.

"Mereka yang setuju sebesar 60,2 persen, tidak setuju 33,6 persen, dan 6,1 persen lainnya tidak menjawab," jelas Kamal.

Begitu pula dengan kebijakan program jaring pengamanan sosial (social safety net) sebagai langkah mengatasi dampak ekonomi COVID-19, sebanyak 65,5 persen warga Banten mengaku pernah mendapatkan bantuan terkait COVID-19. Sedangkan mereka yang rutin mendapatkan bantuan setiap bulan sebesar 8,9 persen.

Meski konteks pertanyaan terkait ini bersifat umum (bantuan pemerintah), tanpa menyebutkan secara spesifik bantuan Pemerintah Provinsi Banten, tetapi keberadaan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat punya peran besar untuk memastikan semua bantuan sosial terkoordinasi dengan baik dan tepat sasaran.

Lalu bagaimana penilaian publik dari sisi tingkat keberhasilan strategi pemerintah provinsi, terutama dalam mencegah penyebaran COVID-19?

Survei ini menemukan fakta separuh lebih (54,1%) publik menilai strategi itu 'berhasil'. Namun begitu, terdapat 33,4 persen yang menjawab 'biasa saja', 7,6 persen yang menyatakan "tidak berhasil", dan 3,0 persen sisanya tidak menjawab.

"Meski yang menyatakan berhasil angkanya dominan, tetapi mereka yang merespon 'biasa saja' perlu menjadi perhatian khusus karena cukup signifikan. Respon itu berarti, strategi dan langkah kebijakan yang dijalankan selama ini dianggap belum begitu efektif mencegah penularan COVID-19," tutur Kamal.

Temuan penting lain dalam survei ini, yaitu adanya modal sosial yang begitu berharga dalam mempercepat penanggulangan pandemi.

Pertama adalah tingkat kepercayaan warga Banten begitu tinggi pada pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan COVID-19. Warga Banten yakin pemerintah akan berhasil menangani pandemi pada tahun 2021.

Tingkat optimisme mereka mencapai 80,7 persen, dan hanya 11,6 persen yang tidak yakin. Walaupun bukan kalkulasi epidemiolog, tetapi keyakinan itu merupakan bentuk trust dan optimisme penting bagi pemerintah Banten untuk meningkatkan kolaborasi bersama warga mengatasi pandemi.

"Sebab bagaimanapun, pandemi bukan hanya fenomena kesehatan semata melainkan juga fenomena sosial dan kebijakan publik," tambah Kamal.

Kedua yaitu tingkat kesadaran warga Banten begitu tinggi akan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Dari segi persepsi, sebanyak 87,5 persen memandang penerapan protokol kesehatan (3M) penting dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah penularan COVID-19.

Kemudian, dari segi sikap dan perilaku, ketika ditanyakan kedisiplinan mereka menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari, yang menjawab 'selalu' sebanyak 68,4 persen, kadang-kadang 28,2 persen. Sisanya tidak sama sekali 3,0 persen, dan tidak menjawab 0,5 persen.

"Dua hal tersebut perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan upaya mitigasi, memperbaiki strategi dan langkah-langkah kebijakan menanggulangi COVID-19," tutur Kamal. (ega/ega)