Pemerintah Siap Dikritik Keras, YLBHI Minta Buzzer Ditertibkan

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Rabu, 10 Feb 2021 07:01 WIB
Asfinawati
Asfinawati (Foto: Ari Saputra)

Asfin berharap pernyataan pemerintah itu dilaksanakan dalam penegakan hukum. Dia berharap pemerintah mengambil tindakan jika terjadi kriminalisasi hukum.

"Nah polisi itu kan ada di bawah Presiden. Jadi kalau polisi melakukan penyimpangan fungsi tugasnya, mengkriminalisasi orang yang menyampaikan kebebasan berpendapat, harusnya diperingatkan Presiden. Kalau ini tidak dilakukan ini cuma kosong aja. Pada akhirnya saya melihatnya kalau tidak diikuti dengan kebijakan itu, jadi semacam kontranarasi bahwa survei-survei mengatakan kebebasan di Indonesia menyempit. Jadi ini adalah bentuk pencitraan yang berikutnya kalau tidak ada kebijakan," kata dia.

Kwik Kian Gie itu sebelumnya mengaku khawatir usai mengemukakan pendapat berbeda dengan rezim akan langsung diserang buzzer di media sosial. Hal itu disampaikan lewat akun Twitter @kiangiekwik pada 6 Februari lalu.

"Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yg berbeda dng maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja di-buzzer habis2an, masalah pribadi diodal-adil," kata Kwik melalui akun twitternya, seperti dilihat detikcom Senin (8/2).

Kwik kemudian membandingkan saat dia menyampaikan kritik saat Soeharto berkuasa. Kwik mengaku leluasa melontarkan kritik ke rezim Orde Baru di kolom harian Kompas. Menurutnya, kritik yang dia sampaikan saat itu juga tergolong tajam.

"Kritik2 tajam. tidak sekalipun ada masalah," ujarnya.

Pihak Kantor Staf Presiden (KSP) merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri, Kwik Kian Gie itu. KSP menegaskan pemerintah tidak antikritik.

"Pertama, pemerintah tidak alergi kritik, setiap hari pemerintah dihujani kritik baik media mainstream, online, maupun sosial," kata Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).

Donny mengatakan ketakutan Kwik Kian Gie itu tak beralasan. Sebab, kata Donny, buzzer bukan representasi pemerintah.

"Kedua, pemerintah mampu membedakan mana kritik mana hasutan atau ujaran kebencian, kritik halal dalam demokrasi, sementara ujaran kebencian itu tindak pidana," kata Donny.

"Ketakutan Pak Kwik tidak beralasan, jika khawatir dengan buzzer, patut dicatat buzzer adalah buzzer dan bukan pemerintah, oposisi pun mempunyai buzzer-nya sendiri," sambung Donny.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya menekankan mengenai pentingnya kritik dan saran bagi pemerintah. Menurut Pramono, kritik yang keras dan terbuka akan membuat pembangunan lebih terarah.

"Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah. Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," kata Pramono saat menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2021 seperti ditayangkan akun YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (9/2).

Halaman

(lir/fjp)