Round-Up

Kritik Keras Bagai Jamu Dinanti Pemerintah Agar Terarah

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 10 Feb 2021 05:57 WIB
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung
Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Foto: Humas Setkab)
Jakarta -

Pemerintah memberikan penegasan siap menerima kritikan yang keras sekalipun, supaya pembangunan lebih terarah. Pemerintah menganalogikan kritikan dan saran bagaikan jamu yang menguatkan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pemerintah, kata Pramono, menerima kritikan sebagai bagian dari berdemokrasi.

"Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah. Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," kata Pramono saat menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2021 seperti ditayangkan akun YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (9/2).

Dalam momen hari pers nasional ini, Pramono mengatakan kebebasan pers harus dijaga bersama. Pers diharapkan menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah.

"Sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999, kebebasan pers harus dijaga bersama karena kita meyakini dengan adanya fungsi kontrol ini maka pemerintah dan juga masyarakat akan semakin baik dalam kehidupannya mengisi ruang-ruang demokrasi," tutur Pramono.

Pramono berpesan agar pers tetap menjaga integritas. Bagi Pramono, kunci Indonesia untuk menjadi bangsa pemenang salah satunya terletak pada pers yang kuat dan terdidik.

"Kepada insan pers saya secara khusus ingin mengucapkan selamat haris pers nasional. Tetaplah menjaga integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran di atas segalanya, serta melakukan pendidikan, edukasi kepada bangsa ini. Pers yang kuat, pers yang terdidik, pers yang berintegritas adalah syarat mutlak menjadikan bangsa ini bangsa pemenang bangsa petarung, bangsa yang menjadi bangsa besar. Selamat haris pers nasional," tutur dia.

Simak juga video 'Penjelasan Lengkap Pemerintah Tentang PPKM Mikro':

[Gambas:Video 20detik]





Dalam kesempatan terpisah, Kwik Kian Gie menyampaikan ketakutannya menyampaikan kritik lantaran langsung diserang buzzer. Simak di halaman selanjutnya...

Pernyataan Kwik Kian Gie itu sebelumnya disampaikan lewat akun Twitter @kiangiekwik. Kwik khawatir usai mengemukakan pendapat berbeda dengan rezim akan langsung diserang buzzer di media sosial.

"Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja di-buzzer habis-habisan, masalah pribadi diodal-adil," kata Kwik seperti dikutip CNNIndonesia.com dan sudah mendapat izin dari yang bersangkutan, Senin (8/2).

Kwik kemudian membandingkan saat dia menyampaikan kritik saat Soeharto berkuasa. Kwik mengaku leluasa melontarkan kritik ke rezim Orde Baru di kolom harian Kompas. Menurutnya, kritik yang dia sampaikan saat itu juga tergolong tajam.

"Kritik-kritik tajam, tidak sekalipun ada masalah," ujarnya.

Atas pernyataan Kwik Kian Gie, pihak Kantor Staf Presiden (KSP)menegaskan pemerintah tidak antikritik.

"Pertama, pemerintah tidak alergi kritik, setiap hari pemerintah dihujani kritik baik media mainstream, online, maupun sosial," kata Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, kepada wartawan, Selasa (9/2).

Donny mengatakan ketakutan Kwik Kian Gie itu tak beralasan. Sebab, kata Donny, buzzer bukan representasi pemerintah.

"Kedua, pemerintah mampu membedakan mana kritik mana hasutan atau ujaran kebencian, kritik halal dalam demokrasi, sementara ujaran kebencian itu tindak pidana," kata Donny.

"Ketakutan Pak Kwik tidak beralasan, jika khawatir dengan buzzer, patut dicatat buzzer adalah buzzer dan bukan pemerintah, oposisi pun mempunyai buzzer-nya sendiri," sambung Donny.

Sedangkan, dalam sudut pandang pelayanan publik, Presiden Jokowi mendorong masyarakat memberikan kritik jika ada maladministrasi layanan publik. Simak di halaman selanjutnya...

Awalnya, Jokowi mengapresiasi Ombudsman Republik Indonesia yang terus mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jokowi juga mendorong masyarakat lebih aktif melaporkan kritik dan potensi maladministrasi pelayanan publik.

"Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," ujar Jokowi dalam pidatonya di Laporan Tahunan Ombudsman secara virtual, Senin (8/2).

Dikatakan Jokowi, negara hadir jika dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat dan berkeadilan. Untuk mewujudkan ini, diperlukan transformasi sistem dan perubahan pola pikir budaya birokrasi.

"Kita juga punya kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku, terjebak pada hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif dan menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, inovatif, berorientasi pada hasil," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, diperlukan juga partisipasi publik serta pengawasan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik. Jokowi juga ingin wujud pelayanan publik berubah dari yang terkesan kaku.

"Kita juga punya kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku, terjebak pada hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif dan menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, inovatif, berorientasi pada hasil," ucap Jokowi.

(dkp/dkp)