Kemendagri Pertimbangkan Usulan Tunda Pelantikan Bupati Terpilih Sabu Raijua

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 04 Feb 2021 16:08 WIB
Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik
Foto: Puspen Kemendagri
Jakarta -

Bupati terpilih Sabu Raijua NTT, Orient Patriot Riwu Kore, menjadi sorotan setelah diketahui memegang kewarganegaraan Amerika Serikat (AS). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mempertimbangkan usulan untuk menunda pelantikan Orient.

"Kami mencermati usulan yang disampaikan Bawaslu yang memberikan saran agar polemik yang terjadi, Bawaslu mengusulkan kepada KPU untuk dilakukan penundaan. Tentunya usulan Bawaslu ini menjadi bahan bagi pimpinan Kemendagri agar bisa mengambil keputusan yang tepat," kata Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik, dalam jumpa pers yang disiarkan di akun Instagram resmi Kemendagri @Kemendagri, Kamis (4/2/2021).

Akmal menyebut pemerintah menghormati proses demokrasi yang terjadi pada Pilkada kabupaten Sabu Raijua, akan tetapi pemerintah juga mencermati adanya fakta hukum terkait kewarganegaraan Amerika Serikat. Namun, Kemendagri belum dapat memastikan terkait kewarganegaraan tersebut, Akmal mengaku Kemendagri menyerahkan pada pihak berwenang terkait status warga negara Orient.

"Tetapi ketika ada fakta hukum yang terjadi sekarang kita juga harus memperhatikan ini sebagai sebuah kerangka yang harus kita antisipasi agar nanti ketika proses Pilkada ini selesai dan bermuara pada pengesahan penetapan pasangan calon melalui putusan Mendagri tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," ungkap Akmal.

Hal tersebut disampaikan Akmal usai menggelar rapat bersama KPU RI, Bawaslu RI, Dirjen Polpum Kemendagri, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Kapolda NTT, dan Stafsus Mendagri pagi ini. Akmal menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan otoritas yang memiliki kewenangan untuk memastikan terkait kewarganegaraan tersebut.

Adapun masa jabatan Bupati Sabu Raijua periode 2015-2020 akan berakhir pada 17 Februari. Akmal mengatakan Kemendagri akan mempertimbangkan opsi untuk menunda pelantikan.

"Solusi yang ditawari oleh Bawaslu menjadi opsi yang mungkin akan kami pertimbangkan kepada Pak Menteri untuk diambil, tapi sekali lagi proses penetapan apa kah kewarganegaraan adalah WNI atau WNA kami serahkan sepenuhnya kepada otoritas yang berwenang," ungkapnya.

"Sembari karena nanti habis masa jabatan bupati masa tugas 2015-2020 adalah pada tanggal 17 Februari tinggal beberapa hari lagi makanya dalam waktu yang singkat kami akan segera berkoordinasi dengan lembaga lembaga terkait. Kami berharap dalam waktu yang cepat nanti Pak Menteri akan mengambil keputusan terkait dengan kejadian ini," imbuhnya.

Akmal menyebut pihaknya masih menunggu otoritas berwenang yang menentukan status kewarganegaraan. Setelah itu, barulah akan ada keputusan terkait polemik kewarganegaraan tersebut.

"Kuncinya adalah kita beri ruang kepada otoritas yang miliki kewenangan untuk menentukan seorang warga negara asing atau warga negara Indonesia setelah diputuskan beberapa hari ke depan kami akan informasikan lagi," ucapnya.

Sebelumnya, polemik soal kewarganegaraan Orient P Riwu Kore ini mencuat usai Bawaslu Sabu Raijua menerima surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Bawaslu sebenarnya sudah lama menyurati Kedubes namun baru menerima balasannya baru-baru ini.

Selanjutnya
Halaman
1 2