Round-Up

Isu Kudeta Demokrat di Antara 2 Jenderal Adhi Makayasa

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 04 Feb 2021 08:54 WIB
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dituding hendak mengambil alih Partai Demokrat dan menjadi capres di Pemilu 2024. Moeldoko menjawab isu itu.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Isu kudeta di tubuh Partai Demokrat menyeret dua nama jenderal lulusan terbaik atau Adhi Makayasa, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, yang saat ini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dan Jenderal TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat ini menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi. Awalnya Moeldoko membawa-bawa Luhut soal pertemuan dengan kader Partai Demokrat, lalu dijawab Luhut lewat jubirnya.

Sedikit mengenai profil keduanya di militer, Moeldoko merupakan lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil) 1981. Lepas dari pendidikan, Moeldoko menduduki jabatan yang cukup strategis, seperti Wadan Yonif 202/Tajimalela, Danyonif 201/Jaya Yudha, Dandim 0501 BS/Jakarta Pusat, Sespri Wakasad, Pabandya-3 Ops PB-IV/Sopsad.

Kariernya makin moncer saat dirinya menjabat Panglima Divisi I Kostrad (Pangdivif-1 Kostrad), lalu dipindahtugaskan sebagai Pangdam pertama Kodam Tanjungpura pada 2010.

Kodam Tanjungpura yang dipimpinnya membawahi dua wilayah, yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Khususnya Kalbar, wilayah itu berhadapan langsung dengan daerah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan sangat strategis.

Pada 2010, peraih bintang Adhi Makayasa itu ditugasi memimpin Kodam Siliwangi, menggantikan Pramono Edhie Wibowo, yang diangkat menjadi Pangkostrad, hingga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Puncak karier kemiliterannya adalah saat dia dilantik presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Panglima TNI pada 2013. Pada 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Moeldoko menggantikan Teten Masduki sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

Sementara itu, Luhut mengawali kariernya pada 1967 dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) bagian Darat. Tiga tahun kemudian, ia meraih predikat sebagai lulusan terbaik pada 1970, sehingga mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa.

Karier militernya banyak dihabiskan di Kopassus TNI AD. Jabatan penting telah disandangnya mulai Komandan Grup 3 Kopassus, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif), hingga Komandan Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI Angkatan Darat.

Pada 2014, Luhut diangkat Jokowi sebagai Kepala Staf Kepresidenan hingga 2 September 2015. Lalu 2015 hingga 2016, dia ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dia juga sempat menjabat sebagai Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Agustus 2016 menggantikan Arcandra Tahar. Pada 2019, Luhut kembali dipercaya jadi Menko Kemaritiman, lalu nomenklatur kementeriannya berubah jadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Balik ke isu kudeta Demokrat. Isu itu menyeret dua jenderal Adhi Makayasa. Awalnya, Ketum Partai Demokrat AHY mengungkap upaya kudeta terhadapnya yang melibatkan orang lingkaran Istana. Belakangan, Demokrat menyebut orang lingkaran Istana dimaksud adalah Moeldoko.

Moeldoko buka suara. Moeldoko menganggap isu itu adalah dagelan.

"Terus dibilangin mau jadi presidenlah, ya nggak-nggak aja itu. Ah, kerjaan gua setumpuk begini, ngurusin yang nggak-nggak aja. Janganlah, apa itu, membuat sesuatu. Itu, menurut saya sih, kayaknya ini, kayak dagelan aja gitu, ya. Lucu-lucuan aja," kata Meoldoko saat konferensi pers di Jalan Terusan Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2021).

Tonton video 'Tangkisan-tangkisan Moeldoko soal Isu Kudeta Demokrat':

[Gambas:Video 20detik]



Moeldoko mengakui memang pernah mengadakan pertemuan di hotel. Tetapi Moeldoko tak menjelaskan berapa kali melakukan pertemuan dengan kader-kader Partai Demokrat di sebuah hotel. Soal siapa saja kader Partai Demokrat yang menemuinya juga tak dia jelaskan. Moeldoko juga menegaskan pertemuannya itu bukan terkait kongres luar biasa (KLB) untuk melengserkan AHY.

"Saya ini orang luar, nggak punya hak apa-apa, gitu loh. Yang punya hak (KLB) kan mereka di dalam (partai). Apa urusannya? Nggak ada urusannya. Wong saya orang luar, nggak ngerti-lah," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Moeldoko kemudian mengungkap bukan hanya dia yang pernah ditemui kader Partai Demokrat. Moeldoko menyebut nama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

"Jadi dinamika dalam sebuah partai politik itu biasa, ya, seperti itu. Dan Pak, apa itu, LBP juga pernah cerita sama saya, 'Oh, saya juga didatangi oleh mereka-mereka', case-nya juga sama. Tapi nggak ribut begini," jelas dia.

Juru bicara (jubir) Luhut, Jodi Mahardi, membenarkan pernyataan Moeldoko. Tapi membantah pertemuan itu terkait kudeta.

Jodi menjelaskan pertemuan Luhut dengan kader Demokrat kala itu tidak direncanakan. Pembahasannya pun tidak ada kaitannya dengan isu kudeta Partai Demokrat seperti yang sekarang berembus.

"Waktu itu Pak Luhut pun terima tidak diagendakan atau direncanakan. Pak Luhut kan orangnya terbuka saja, apalagi ada salah satu yang hadir itu temannya," sebut Jodi.

"Pembicaraannya nggak terkait dengan kudeta-kudetaan. Pak Luhut waktu itu juga pernah terima AHY dan timnya di kediaman. Silaturahminya baik dengan Pak SBY dan AHY," imbuhnya.

(idn/aud)