Beda Sikap Terkait Pilkada 2024, NasDem Ngaku Justru Bantu Jokowi

Eva Safitri - detikNews
Minggu, 31 Jan 2021 19:12 WIB
Ketua DPW NasDem Jabar Saan Mustopa
Saan Mustopa (Foto: Mochamad Solehudin)

Kemudian NasDem juga tidak yakin dari sisi keamanan. Saan mengatakan pilkada serentak yang berbarengan dengan pileg, pilpres akan memunculkan dinamika politik yang berbeda. Belum lagi menurutnya, kondisi politik di daerah yang lebih sensitif.

"Kemudian dari sisi keamanan apakah mungkin sanggup untuk menangani pilkada serentak di saat yang sama masih ada pileg pilpres, sementara muatan politik didaerah kan berbeda, daerah itu kan lebih sensitif dengan sikap politik, dan nggak bisa juga dilakukan secara bersamaan, mengamankan pilkada serentak aja belum tentu sanggup karena dinamika yang sangat berbeda, apalagi di saat yang sama juga melakukan pileg dan pilpres," tuturnya.

Lebih lanjut, Saan mengatakan di setiap daerah perlu adanya pemimpin yang bertanggung jawab secara definitif untuk menangani kondisi pascapandemi. Sedangkan, pelaksana tugas, kata Saan, memiliki kewenangan yang terbatas.

"Secara sumber daya akan ada pelaksana tugas kepala daerah, ada sekitar 200 plt dan 25 gubernur, bagaimana mem-plt-kannya?, dirjen kemendagri sanggup nggak?, belum lagi 245 kabupaten kota, itu pun juga problem, plt kepala daerah berbeda kewenangannya dengan kepala daerah secara definitif, dalam kerangka melakukan upaya pasca pandemi kita kan membutuhkan kepala daerah yang punya legitimasi politik yang kuat, nah itu kepala daerah hasil pemilu," tuturnya.

Sebelumnya, PDIP, PPP, PKB, Gerindra, Golkar, bahkan PAN sudah menyatakan sikap mendukung pilkada 2024. Namun, NasDem masih konsisten menginginkan pilkada 2022, termasuk PKS dan PD.

Padahal, Presiden Jokowi pun telah menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pada Pilres 2019. Pertemuan itu membahas berbagai isu terkini, termasuk Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Jokowi meminta para parpol di parlemen benar-benar mempertimbangkan soal revisi UU Pemilu. Terlebih, di tengah pandemi COVID-19 masih banyak persoalan yang belum benar-benar pulih.

"Khusus terkait Pemilu dan Pilkada, Presiden meminta agar semua kekuatan politik, terutama parpol yang memiliki kursi di DPR, untuk mempertimbangkan betul soal perubahan UU (Pemilu)," kata salam satu jubir TKN, Arsul Sani, yang hadir dalam pertemuan itu.

"Karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini dan situasi ekonomi yang masih jauh dr pulih, jika ada hajatan-hajatan politik yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar elemen masyarakat seperti hal-nya Pilkada di daerah-daerah tertentu, maka ini akan mengganggu pemulihan baik sektor ekonomi maupun kesehatan masyarakat itu sendiri," sambung Arsul.


(eva/imk)