ADVERTISEMENT

Round-Up

Klaim Milik Nenek Moyang di Balik Penjualan Pulau Lantigiang

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 31 Jan 2021 06:38 WIB
Ilustrasi sengketa lahan Pulau Pari
Foto: Ilustrator: Edi Wahyono
Makassar -

Pulau Lantigiang di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dijual pria berinisial SA ke perempuan inisial AS menjadi sorotan. SA disebut mengklaim pulau itu sebagai warisan nenek moyangnya.

"Inilah yang kita belum tahu apa dasarnya dia (menjual). Mungkin ada juga dasarnya," kata Kasat Reskrim Polres Selayar Iptu Syaifuddin kepada detikcom, Sabtu (30/1/2021).

"Informasi awal pulau itu punya nenek moyangnya dia, punya nenek-kakek buyutnya," sambung Iptu Syaifuddin.

Polisi belum memeriksa SA. SA baru akan diperiksa penyidik pada pekan depan.

"Kalau dia (SA) ada di Makassar. Makanya nanti dibuatkan panggilan dia. Ya minggu depan," katanya.

Saat ditanya apakah SA mengklaim Pulau Lantigiang secara keseluruhan, Syaifuddin menyebut hanya sebagian. "Tidak semua juga, nggak semua sebagaian saja, iya (setengah pulau)," katanya.

Pulau Lantigiang diketahui masuk wilayah Taman Nasional Taka Bonerate, Kepulauan Selayar. Pulau ini tidak berpenghuni dan berjarak 15 menit dari Pulau Jinato. Salah satu yang menarik di pulau ini adalah banyaknya penyu yang sedang bertelur sana.

SA menjual tanah di kawasan Pulau Lantigiang seharga Rp 900 juta ke perempuan berinisial AS. SA pun sudah menerima uang muka senilai Rp 10 juta dari AS melalui pria berinisial KS, yang tidak lain adalah keponakan SA.

"Saya sudah mendapat laporan dari tim bahwa tanah tersebut dijual oleh warga yang mengaku bahwa pulau tersebut milik kakek-neneknya. Kemudian dijual kepada warga Selayar yang menikah dengan orang Jerman, (harganya) Rp 900 juta," kata Kapolres Selayar AKBP Temmangnganro Machmud saat dimintai konfirmasi, Jumat (29/1/2021).

Polisi telah memeriksa tujuh saksi dalam kasus penjualan Pulau Lantigiang, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Salah satu yang diperiksa adalah pihak penjual pulau.

Sementara itu, saksi lainnya yang diperiksa adalah Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Jinato bernama Nur Aisyah Amnur, kepala dusun, hingga warga.

"Sudah ada tujuh yang diperiksa. Sisanya, penyidik akan mendalami keterangan saksi lainnya," kata AKBP Temmangnganro Machmud kepada detikcom, Sabtu (30/1/2021).

Temmangnganro mengatakan pihaknya masih akan mendalami keterangan sejumlah saksi lainnya, di antaranya kepala desa dan sekretaris desa, yang disebut terlibat dalam pembuatan surat perjanjian jual-beli pulau oleh SA dan AS.

"Penjualan tersebut memiliki surat keterangan jual-beli tanah Pulau Lantigiang yang dibuat oleh Sekdes Jinato 2015, yang diketahui oleh Kepala Desa Jinato 2015," katanya.

Temmangnganro menyebut pihaknya masih akan terus melakukan pendalaman hingga kasus ini tuntas. Saat ini penyidik tengah mengumpulkan bukti dan menganalisis pihak yang dirugikan terkait penjualan pulau tersebut.

"Saat ini kami masih akan mengumpulkan bukti-bukti lainnya untuk menentukan pihak yang dirugikan terkait penjualan Pulau Lantigiang tersebut," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Taka Bonerate, Faat Rudianto saat dihubungi terpisah, membenarkan bahwa pihaknya yang melaporkan dugaan penjualan Pulau Lantigiang ini ke polisi.

"Dijual ke pihak ketiga yang katanya orang di sana juga yang mengembang sara wisata. Kalau transaksi itu kan tidak ada jual beli pulau yang ada jual beli tanah, tapi tanahnya lebih luas dari pulau. Pulaunya lah yang dijual karena transaksi tidak ada jual beli pulau selalu kan jual-beli tanah," kata dia.

Meski begitu, Faat akan menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mendukung polisi menindaklanjuti kasus ini. Siti menegaskan terus memantau perkembangan kasus ini.

"Saya mendukung langkah Polres Selayar. Karena, jangankan jual-beli pulau, masuk saja ke Taman Nasional itu harus dengan izin petugas, kecuali masyarakat lokal yang dalam kerja sama kemitraan dan pembinaan oleh Taman Nasional. Saya mengikuti terus perkembangan dari Jakarta," ujar Siti Nurbaya kepada detikcom, Sabtu (30/1/2021).

Pengelolaan kawasan Taman Nasional memang masuk otoritas Kementerian LHK. Siti lalu menjelaskan duduk perkara soal kasus penjualan tanah di Pulau Lantigiang.

"Terkait proses hukum jual-beli Pulau Lantigiang yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dimaksud dilakukan atas permohonan proses hukum Ditjen Konservasi yang diusulkan pada Juni 2020," ujar Siti.

Siti menerangkan, pada 2019 sudah ada indikasi kasus penjualan tanah di Pulau Lantigiang, tapi belum ada bukti cukup. Lalu pada 2020, pihak Taman Nasional Taka Bonerate mendapatkan bukti kopi surat jual-beli yang dilampirkan lampiran PT Selayar Mandiri Utama.

"Balai Taman Nasional Taka Bonerate, setelah diketahui pasti saat melihat kopi surat jual-beli yang dilampirkan lampiran PT Selayar Mandiri Utama yang mengajukan pertimbangan teknis tertanggal 17 Juni 2020. Pada 2019, sudah ada indikasinya, namun belum ada bukti yang cukup," kata Siti.

Pada akhir Desember 2020, Balai Taman Nasional Taka Bonerate berkonsultasi dengan Polres Selayar dan kasus ini diproses pada Januari 2021. Pulau Lantigiang pada 2021 telah ditetapkan menjadi satu wilayah resor pengelolaan/pengawasan.

"Pulau Lantigiang, seluas sekitar 5,6 hektare merupakan zona pemanfaatan dalam rencana/zonasi pengelolaan Taman Nasional Taka Bonerate. Pulau tersebut tidak berpenghuni dan tidak ada aktivitas masyarakat. Pada 2021 ini telah ditetapkan untuk Pulau Lantigiang menjadi satu wilayah resor pengelolaan/pengawasan dengan pertimbangan pulau rawan aktivitas destructive fishing dan jual-beli pulau," jelas Siti.

(idh/idh)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT