Kasus Mafia Anggaran, Eks Pejabat Labura Segera Disidang

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 27 Jan 2021 16:36 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi persidangan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Jaksa KPK melimpahkan berkas perkara mantan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) Agusman Sinaga ke Pengadilan Negeri Tipikor Medan. Tersangka kasus mafia anggaran itu pun segera disidangkan.

"Hari ini jaksa KPK Budhi S melimpahkan berkas perkara terdakwa Agusman Sinaga ke PN Tipikor Medan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/1/2021).

Ali menyebut penahanan selanjutnya Agusman Sinaga beralih dan menjadi kewenangan dari PN Tipikor Medan. Terkait tempat penahanan Agusman Sinaga masih akan dilakukan penitipannya di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK.

"Selanjutnya menunggu penetapan penunjukan dari majelis hakim yang akan memimpin persidangan dan penetapan jadwal persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan," ucap Ali.

Agusman Sinaga didakwa dengan dua dakwaan. Pertama, Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Kedua, Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam pusaran korupsi ini, KPK lebih dulu menangkap dan menahan anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono, Eka Kamaluddin (perantara), eks pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo, Ahmad Ghiast (kontraktor), anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 Sukiman, pelaksana tugas dan Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua, Natan Pasomba, hingga Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.

Dalam perkembangan kasus, KPK kembali menetapkan Khairuddin Syah alias Buyung dan mantan Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono sebagai tersangka dalam pusaran kasus korupsi ini. Terhadap keduanya telah dilakukan penahanan.

Sehari berselang, KPK juga telah menetapkan mantan anggota DPR Fraksi PPP Irgan Chairul Mahfiz dan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labura Agusman Sinaga sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan pengembangan kasus.

(fas/mae)