Dirjen di MA Bikin SE Atasi Kekosongan Hukum Usai UU Cipta Kerja Berlaku

Andi Saputra - detikNews
Senin, 25 Jan 2021 18:44 WIB
Update gedung MA, Kamis (7/4/2016).
Foto: Gedung Mahkamah Agung (Ari Saputra)
Jakarta -

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung (Dirjen Badilmiltun MA) Lulik Tri Cahyaningrum membuat Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2021. Pembuatan SE Nomor 2 Tahun 2021 ini dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum setelah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja berlaku.

Kekosongan hukum yang dimaksud, yakni penghapusan Pasal 53 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan oleh Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja. SE ditujukan ke para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di seluruh Indonesia.

Menurut Lulik, UU Cipta Kerja menghapus pengaturan kewenangan PTUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan, guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja. Pemberlakuan UU Cipta Kerja mengakibatkan kekosongan hukum.

"Mengakibatkan adanya kekosongan hukum mengenai kewenangan penanganan perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau dilakukannya tindakan badan atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,"demikian bunyi SE Nomor 2 Tahun 2021, seperti dikutip detikcom, Senin (25/1/2021).

Meski terjadi kekosongan hukum, ternyata sebagian masyarakat pencari keadilan masih ada yang mengajukan pendaftaran perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan, guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan di PTUN.

SE ditetapkan untuk memberikan keseragaman dalam penanganan pendaftaran perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan di PTUN.

"Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penanganan pendaftaran perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan di PTUN," demikian bunyi SE.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2