NasDem Sindir TP3 Laskar FPI Bentukan Amien Rais dkk

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Jumat, 22 Jan 2021 16:35 WIB
Ahmad Ali (Dok. Pribadi).
Ahmad Ali (Foto: dok. Pribadi)
Jakarta - Amien Rais dkk membentuk Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 Laskar FPI karena masih tidak puas atas hasil rekomendasi Komnas HAM. NasDem menilai ada kepentingan dari pembentukan tim tersebut.

"Pasti (ada kepentingan) Pak Amien Rais ketua partai," ujar Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat (22/1/2021).

Anggota Komisi III DPR RI itu meminta semua pihak menghargai hasil keputusan Komnas HAM terkait penembakan enam anggota laskar FPI. Ia menilai tidak bijaksana jika ada orang yang berkepentingan membuat TP3.

"Mari kita semua menghargai keputusan Komnas HAM dan tidak bijak kalau orang yang punya kepentingan seperti kelompok yang menamakan dirinya Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan 6 Laskar FPI kemudian menilai keputusan Komnas tersebut," ujarnya

Menurut Ali, Komnas HAM merupakan lembaga independen. Bahkan Presiden Jokowi tidak bisa mengintervensi penyelidikan Komnas HAM.

"Komnas HAM itu lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun, termasuk Presiden. Komnas HAM sudah membuat rekomendasi tentang peristiwa tersebut," ucapnya.

Ali pribadi setuju dengan hasil keputusan dan rekomendasi Komnas HAM mengenai kejadian penembakan enam anggota laskar FPI. Ia berharap rekomendasi Komnas HAM dapat ditindaklanjuti dan pelaku penembakan dapat segera dihukum.

"Saya setuju dan meminta kepolisian menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tersebut dan menghukum oknum yang terlibat penembakan empat orang laskar FPI," ujarnya.

Untuk diketahui, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) yang dibentuk Amien Rais dkk membuat pernyataan sikap soal penyelidikan tewasnya enam anggota laskar FPI. Mereka mengaku tidak puas atas hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM.

TP3 menilai kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat, bukan pelanggaran HAM biasa. Mereka pun menilai negara tidak memiliki kemauan untuk mengungkap kasus tersebut.

"Sebagai pemimpin pemerintahan, TP3 meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi atas tindakan sewenang-wenang dalam kasus pembunuhan tersebut," kata anggota TP3 Marwan Batubara saat konferensi pers di Hotel Century, Jakarta, Kamis (21/1). (hel/gbr)