Petinggi KAMI Jumhur Hidayat Didakwa Sebarkan Berita Bohong dan SARA

Isal Mawardi - detikNews
Kamis, 21 Jan 2021 12:42 WIB
Sidang dakwaan petinggi KAMI, Jumhur Hidayat di PN Jaksel
Foto: Sidang dakwaan petinggi KAMI, Jumhur Hidayat di PN Jaksel (Isal Mawardi/detikcom)
Jakarta -

Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jumhur Hidayat didakwa menyebarkan berita bohong terkait omnibus law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Jumhur didakwa dengan Pasal 14 ayat 1 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan pada 25 Agustus 2020, pukul 13.15 wib dan 7 Oktober 2020, pukul 08.17 WIB, Jumhur Hidayat menyiarkan berita bohong untuk menciptakan keonaran. Jaksa menyebut hal itu dia lakukan dari rumahnya di Jalan Saraswati, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jaksel.

"Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat," ujar jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl. Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Jaksa menerangkan melalui akun Twitter @jumhurhidayat, pada 25 Agustus 2020, Jumhur memposting kalimat 'Buruh bersatu tolak Omnibus Law yg akan jadikan Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah'.

Pada 7 Oktober 2020, dia juga memposting kalimat soal UU Ciptaker, 'UU ini memang utk primitive investor dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini'. Dalam postingannya, Jumhur memberikan tautan berita sebuah media daring berjudul '35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja'.

"Bahwa maksud terdakwa memposting kalimat-kalimat itu adalah agar orang lain dapat melihat postingan tersebut namun terdakwa tidak mengetahui secara pasti isi dari Undang-undang Cipta Kerja itu," ujar jaksa.

Jumhur Hidayat juga didakwa menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian antar kelompok terkait kedua postingannya itu.

"Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana, dalam pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dari UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik," jelasnya.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2