Korupsi Dana Bansos Rp 50 Juta, Pegawai Dinsos Kupang Dibui 16 Bulan

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 21 Jan 2021 12:33 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Foto ilustrasi palu hakim: Ari Saputra
Jakarta -

Pegawai Dinsos Kabupaten Kupang, Zakarias Nissi (54) dihukum 16 bulan penjara karena korupsi Rp 50 juta. Uang itu terkait dana bantuan sosial (Bansos) rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) 2018.

Hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi (PT) Kupang yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Kamis (21/1/2021). Di mana saat kejadian, Zakarrias adalah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK).

Kasus yang menjerat Zakarrias adalah terkait proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni. Anggaran dari Kemensos sebesar Rp 150 juta untuk 10 rumah untuk warga Desa Huilelot, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang.

Dalam pelaksanannya, Zakarrias memotong bansos Rp 5 juta per kepala keluarga sehingga total Zakarrias mengantongi Rp 50 juta. Zakarrias berdalih Rp 50 juta itu untuk ganti biaya dinas mengurus bantuan itu.

Tindakan Zakarrias mengundang kecurigaan dan akhirnya berbuntut panjang. Zakarrias harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Pada 24 November 2020, PN Kupang menyatakan Zakarrias bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan hukuman 1 tahun 4 bulan kepada Zakarrias. Majelis juga menjatuhkan hukuman denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Tidak hanya itu, Zakarrias juga dihukum untuk mengembalikan uang Rp 50 juta yang dikorupsinya. Bila tidak maka diganti 6 bulan kurungan. Atas vonis itu, jaksa tidak terima dan banding.

"Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang dimintakan banding tersebut," kata ketua majelis Yohanes Priyana dengan anggota Idrus dan Sudi Subakah.

Alasan majelis menguatkan putusan PN Kupang karena perbuatan Zakarrias memiliki tingkat kesalahan skala sedang, tingkat dampak skala rendah, tingkat keuntungan skala ringan dan tingkat kerugian negara skala ringan. Hal itu sesuai Perma Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Setelah membaca dengan cermat dan teliti, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding," ucap majelis.

Pembelaan Terdakwa

Dalam proses banding, Zakarrias mengajukan kontra memori banding. Berikut poin-poin di antaranya:

1. Mencari penegakan keadilan yang merupakan bagian dari hak - hak saya (terdakwa) yang diatur dalam undang - undang.
2. Hirarki dari sebuah keadilan di mata hukum atas putusan hakim yang menjadi Wakil Tuhan di dunia tentu sudah melalui kajian dan pertimbangan yang matang yang nampak pada fakta persidangan.


3. Putusan hakim (PN Kupang) yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan asas keadilan yang harus bisa diterima oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebab hakimlah yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Ironisnya bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap merasa tidak puas atau tidak menerima atas putusan hakim tersebut sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang.
4. Biarlah saya (Terdakwa) menyerahkan sepenuhnya kepada hakim Pengadilan Tinggi untuk boleh menilai dan mempertimbangkannya.
5. Jika Yang Mulia hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo punya pendapat lain, kiranya berilah Putusan kepada Saya (Terdakwa) yang seadil-adilnya.

Simak video 'Korupsi Bansos di Tengah Pandemi Corona, Kok Bisa Sih?':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/zap)