Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Ekspor Benur, Bupati Kaur Bengkulu Bungkam

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 18 Jan 2021 21:17 WIB
Bupati Kaur, Bengkulu, Gusril Pausi di KPK
Bupati Kaur, Bengkulu, Gusril Pausi meninggalkan KPK (Farih/detikcom)
Jakarta -

Bupati Kaur, Bengkulu, Gusril Pausi, diperiksa KPK selama 10 jam terkait kasus suap ekspor benih lobster atau benur. Setelah diperiksa, Gusril bungkam.

Pantauan detikcom, Senin (18/1/2021), sekitar pukul 20.27 WIB, Gusril keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dia menjalani pemeriksaan KPK sejak sekitar pukul 10.00 WIB.

Gusril yang mengenakan jam berwarna cokelat tampak terburu-buru meninggalkan KPK. Dia menghindari awak media.

Gusril enggan memberikan klarifikasi terkait pemeriksaannya hari ini. Dia hanya memberi salam 'namaste', yang menandakan penolakan.

Seperti diketahui, KPK kembali memanggil Rohidin Mersyah dan Gusril Pausi terkait kasus suap ekspor benih lobster. Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Mereka dipanggil menjadi saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (18/1).

Dalam pemanggilan pertama, kedua pejabat itu tidak memenuhi panggilan KPK. Gusril dipanggil pada Senin (11/1), sedangkan Gubernur Bengkulu Rohidin dipanggil pada Selasa (12/1).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tujuh tersangka, termasuk Edhy Prabowo. Selain Edhy, ada enam orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka.

Berikut ini daftar ketujuh tersangka:

Sebagai penerima:
1. Edhy Prabowo (EP), eks Menteri KKP;
2. Safri (SAF), eks Stafsus Menteri KKP;
3. Andreau Pribadi Misanta (APM), eks Stafsus Menteri KKP;
4. Siswadi (SWD), Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK);
5. Ainul Faqih (AF), Staf istri Edhy Prabowo; dan
6. Amiril Mukminin (AM)

Sebagai pemberi:
7. Suharjito (SJT), Direktur PT DPP

Secara singkat, PT DPP merupakan calon eksportir benur yang diduga memberikan uang kepada Edhy Prabowo melalui sejumlah pihak, termasuk dua stafsusnya. Dalam urusan ekspor benur ini, Edhy diduga mengatur agar semua eksportir melewati PT ACK sebagai forwarder dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

KPK menduga suap untuk Edhy Prabowo ditampung dalam rekening anak buahnya. Salah satu penggunaan uang suap yang diungkap KPK adalah ketika Edhy Prabowo berbelanja barang mewah di Amerika Serikat (AS), seperti jam tangan Rolex, tas LV, dan baju Old Navy.

(fas/eva)